Kondisi hanggar di Pasar Kranggot, Kota Cilegon yang terbengkalai, Kamis (9/9/2021). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Janji Pemerintah Kota Cilegon merenovasi hanggar pedagang pakaian di Pasar Kranggot untuk lokasi pedagang emprakan nampaknya tidak terealisaasi. Pasca Walikota, Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta melakukan sidak pada Maret 2021 lalu, kondisi hangar tersebut tampak masih terbengkalai dan tak terurus.

Pantauan Selatsunda.com pada Kamis (9/9/2021), kondisi hanggar terlihat banyak berserakan sampah. Aroma di setiap los tercium bau pesing. Tampak los dalam hanggar kosong. Hanya terlihat dua pedagang yang berjualan.

Salah satu pedagang di Pasar Kranggot Tono mengatakan, para pedagang enggan menempati hanggar karena hingga janji pemerintah untuk merenovasi belum ditepati. Oleh karenanya, para pedagang lebih memilih Kembali berjualan di pintu masuk dan keluar Pasar Kranggot.

Baca juga  Begini Tanggapan Walikota Helldy Komentari Pernyataan Iman Ariyadi

“Sudah lama dijanjiin sama pihak pasar. Katanya mau di renovasi, mau di bongkar. Di data mah sudah, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya,” kata Tono kepada Selatsunda dilokasi.

Tono menambahkan, hanggar tersebut rencananya dikhususkan untuk pedagang pakaian.

“Katanya di sini (hanggar) untuk pedagang pakaian saja. Kalau buat pedagang pakaian mah enggak muat kalau begini bentuknya,” tambahnya.

Terpisah, Kepala UPTD Pasar Kranggot Aceng Syarifudin mengatakan, hanggar belum bisa direnovasi dan digunakan karena terkendala beberapa faktor. Pencatatan aset hanggar tersebut belum sepenuhnya memenuhi aspek legalitas.

“Dinas Perindustrian Cilegon harus mencantumkan keterangan hibah dari pemerintah pusat ke Pemkot Cilegon. Kedua, nilai aset harus harus dihilangkan,” tuturnya.

Baca juga  KPU Cilegon Tindak Lanjuti PAW Anggota DPRD Meninggal Dunia

“Jadi memang kendalanya dua hal ini. Yang harus melengkapi kedua hal ini ada di bagian aset Dinas Perindustrian bukan di UPTD Pasar. Jika dua hal ini sudah bisa dilakukan, terakhir dari dinas menyerahkan kedua berkas ini ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten (KPKNL),” beber Aceng.

Untuk diketahui, hangar tersebut dibangun dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 senilai Rp 9,3 miliar. (Ully/Red)