Kantor DPRD Kota Cilegon (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – Ada 40 nama caleg terpilih yang sudah hampir diketahui duduk di DPRD Cilegon. 40 kursi yang berpeluang duduk diantaranya 10 kursi dari Partai Golkar, 6 kursi Partai Gerindra, 4 kursi masing-masing PKS, PDIP, PAN dan Berkarya, 3 kursi Partai Nasdem, 2 kursi untuk PPP dan Partai Demokrat serta 1 kursi PKB.

Para calon legislatif terpilih itu nanti akan menjadi mitra eksekutif pada periode 2019-20124. Artinya, mereka juga masih akan mengawal kinerja Kepala Daerah Kota Cilegon sisa masa 2 tahun di periode 2016-2021.

Salah satu caleg Partai Berkarya Cilegon, Sabihis mengatakan, akan mengkritisi setiap kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Cilegon jika nantinya akan terpilih di parlemen Cilegon. Utamanya yang dikritisi, kata dia, berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon 2016-2021 yang masih tersisa dua tahun kedepan.

“Memang, itu tetap kita kawal. Kan seluruh yang dibuat pemerintah itu tertuang dalam rencana pembangunan. Kita akan kritisi itu nanti sesuai atau tidaknya,” ujar Sabihis dikonfirmasi, Kamis (9/5/2019).

Baca : Ini Nama 40 Caleg yang Diprediksi Melenggang ke DPRD Cilegon

Caleg yang juga Ketua DPD Berkarya Cilegon ini akan segera membangun komunikasi politik dengan partai lain ketika dia dan caleg di partainya duduk di parlemen. Prinsipnya, Berkarya akan mengawal penuh kebijakan yang akan diambil eksekutif dalam masa sisa jabatan kepala daerah sampai 2 tahun kedepan.

“Untuk bagaimana lobi, nanti akan dilakukan antar partai,” paparnya.

“(RPJMD) ini harus dituntaskan dulu bila masih ada yang belum selesai,” sambung Sabihis.

Sementara, salah satu caleg dari Partai Demokrat, Rahmatulloh mengatakan hal yang sama. Caleg petahana yang berpeluang duduk kembali di DPRD ini mengatakan, akan sejatinya mengawal seluruh kebijakan yang diputuskan pemkot. Menurutnya, RPJMD yang tersisa dua tahun ini masih menyisakan pekerjaan rumah. Beberapa target program pemerintah harus diselesaikan sampai RPJMD berakhir di tahun 2021.

“Justru supaya dukungan kita (Demokrat) yang dari awal mengawal beliau (kepala daerah), supaya harus klimaksnya baik dan memuaskan akan apa yang dicita-citakan dalam RPJMD, harus kita kawal. Kalau bicara target kan ada sebagian yang tidak terlampaui, tetapi kan ada masa waktu sampai 2021. Sisa 2 tahun ini, maka selesiakanlah apa yang menjadi skala prioritas mereka,” paparnya.

Menurutnya, eksekutif tidak perlu khawatir dengan kondisi politik 2019 bila nanti akan ada banyak pendatang baru yang duduk di DPRD. Yang terpenting dengan formasi 40 kursi legislatif ini, seluruh anggota dewan yang nanti terpilih dapat bersama-sama mengawal pemerintah menuntaskan RPJMD 2016-2021. Utamanya yang belum selesai, kata Ketua DPC Demokrat Cilegon ini, menyangkut dua mega proyek Jalan Lingkar Utara (JLU) dan Pelabuhan Warnasari.

“Saya kira belum dikwatirkan (perubahan politik 2014 ke 2021), karena kita sendiri belum bisa melihat kwalitas mereka. Jangan kan (caleg) yang baru, yang lama saja banyak yang tidak mengerti persoalan. Jadi tidak usah khawatir. Paling bagaimana kita bisa bersama-sama mengontrol eksekutif soal kebijakan yang belum terelaisasi yang belum menjadi target mereka,” ujarnya.

“Sekarang inikan RPJMD mau diubah, kalau memang kebijakan mereka sudah tidak mampu menyelesaikan, targetnya dirubah, ya silakan. Seperti JLU dan penyerapan anggarannya, itu tidak bisa karena ada perundang-undangan diatasnya yang tidak mendukung. Itu harus mengikuti aturan agraria. Tapi karena berubah, jadi sulit untuk dilaksanakan,” tandasnya. (Ronald/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?