Gedung DPRD Cilegon

CILEGON, SSC – Baru-baru ini, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Cilegon, UDA ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon terkait dugaan penerimaan suap penerbitan izin parkir Pasar Kranggot.

Kasus ini pun mendapat keprihatinan sejumlah kalangan tak terkecuali datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon, Hasbudin menyayangkan kejadian tersebut. Ditetapkan Kadishub sebagai tersangka dimasa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta (Helldy-Sanuji) sangat mencoreng masyarakat Kota Cilegon.

“Kata walikota kan kasus tersebut bukan di jaman dia (Helldy-Sanuji) tapi ada di pemerintahan yang lama. Karena itu, saya menaruh harapan ke pemerintahan baru ini tidak kembali terjadi lagi,” kata Hasbudin dikonfirmasi Selatsunda.com melalui sambungan telepon, Minggu (22/8/2021).

Hasbudin selaku Ketua Komisi I mendesak kepada Helldy-Sanuji agar dalam pengisian jabatan Kadishub yang saat ini kosong diisi dengan hati-hati. Untuk memutuskan itu, Helldy-Sanuji diminta dapat terlebih dahulu menerima saran dan masukan dari DPRD agar tidak salah isi jabatan.

Baca juga  Lapas Cilegon Butuh Bantuan Pemkot  Pasarkan Hasil Karya Narapidana

Memang, kata Hasbudin, penetapan jabatan setingkat eselon II adalah hak prerogatif kepala daerah. Namun dalam penetapan itu, tidak didasari faktor kedekatan calon dengan kepala daerah. Penetapan harus obyektif. Menurut Hasbudin, kepala daerah tidak salah saat menetapkannya terlebih dahulu meminta saran dari DPRD.

“Tapi, dalam pengisian jabatan harus memiliki track record yang bagus. Walikota harus banyak bertanya. Bertanya dan minta masukan bukan hanya di dekat dia saja atau lingkungan pemerintah saja. Tapi libatkan DPRD dalam memberikan masukan. Memang keputusan memilih ada di walikota. Tapi, jangan salah, DPRD fungsinya kontrol. Jadi harus membutuhkan saran DPRD dalam hal ini,” tambahnya.

Politisi PAN ini menyatakan hal itu disampaikannya bukan tanpa dasar. Kebijakan yang diambil kepala daerah sebelumnya dalam mengisi jabatan Kadishub dinilai tidak sesuai aturan.

Baca juga  PTM Berjalan Tiga Pekan, Dindik Cilegon Klaim Tak Temukan Klaster Sekolah

Kala itu yang tidak sesuai aturan, menurut dia, jabatan kadishub di lelang secara terbuka. Padahal posisi kadishub tidak lowong (kosong) dan masih dijabat Andi Affandi.

“Jabatan Pak Andi Affandi (Kadishub Lama) ini kan belum 1 tahun menjabat. Tapi, zaman pemerintahan lama justru dilelang dan terpilih UDA. Orang masih menjabat, ini kok dilelang. Awalnya saja sudah tidak benar melelang pejabat yang masih ada. Ternyata, pejabat yang ditunjuk jadi tersangka dengan kasus dugaan korupsi,” ujarnya.

Ia berharap, agar komunikasi antara eksekutif dan legislatif di Pemerintahan Kota (Pemkot) Cilegon lebih baik lagi.

“Saya sayangkan hampir 6 bulan menjabat sebagai kepala daerah belum ada perubahan apapun bahkan istimewa yang terlihat. Semestinya komunikasi legislatif dan eksekutif musti terjalin baik. Jika semua terjalin baik, maka pemerintahan pun akan terjalin baik juga,” tegasnya. (Ully/Red)