CILEGON, SSC – Jelang penetapan upah minimum sektoral (UMSK) 2020, sebanyak 3.000 buruh dari berbagai aliansi berencana akan kembali turun ke jalan. Bahkan, tak tanggung-tanggung para buruh akan menguasai Kantor Walikota Cilegon.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan (FPKEP) Kota Cilegon, Rudi Sahrudin mengatakan, ribuan buruh akan berkonvoi dengan menggunakan kendaraan motor, mobil bahkan truk terbuka.
“Kita (buruh) enggak akan main-main dalam hal ini. Kedatangan kita enggak lain untuk mengawal hasil keputusan UMSK 2020 yang kemarin(Selasa,red) rapat di Disnaker nihil alias tak ada hasil apapun,” kata Rudi kepada Selatsunda.com terkonfirmasi,” Rabu (3/12/2019).
Ia mengungkapkan, jika buruh tetap ingin UMSK di 2020 naik dari tahun sebelumnya. Di mana, untuk kelompok I sebesar 17,62 persen, kelompok II sebesar 12 persen dan kelompok III sebesar 8 persen.
“Haruslah naik. Ini kan hal yang harus kita perjuangkan. Jangan pernah samakan kondisi perusahan PT Krakatau Steel dengan perusahan lain. Sebenarnya, Cilegon mampu menaikan besaran UMSK tersebut. Intinya, kami tetap ingin UMSK 2020 naik, jika tidak kita akan membuat jalan protokol lumpuh total,” ungkapnya.
Menurutnya, pengawalan yang dilakukan besok ini, karena hasil rekomendasi dari Pemkot Cilegon akan diserahkan ke Gubernur Banten, Wahidin Halim ke Provinsi pada, Jumat (6/12/2019).
“Finalnya besok. Karena Jumat hasil rekomendasi akan diserahkan ke Pak Gubernur Banten. Kita berharap pemerintah dapat merealisasikan apa kita rekomendasikan ini,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kapolres Cilegon AKBP Yudhis Wibisana masih sulit dihubungi. (Ully)
