CILEGON, SSC – Seluruh kepala dinas di Lingkup Pemkot Cilegon diminta untuk lebih mensejahterakan dan mengedepankan nasib para tenaga honorer. Sebab, selama ini masih banyak tenaga honorer masih belum tersentuh bahkan diperhatikan oleh kepala dinas. Salah satunya dengan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Hal ini disampaikan Walikota Cilegon, Edi Ariadi saat pembukaan acara sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk tenaga honorer, TKK maupun THL, Selasa (10/3/2020).
“Dalam hal ini, saya minta seluruh kepada dinas di Lingkup Pemkot Cilegon untuk lebih memperhatikan nasib para pegawainya. Bukan hanya berstatus ASN, tapi harus juga pegawai honorer, TKK dan THL,” kata Edi.
Menurut Edi, ada beberapa manfaat yang bisa diterima oleh pegawai dengan menggunakan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan.
“Manfaatnya banyak banget. Intinya, satu dua pulau dapat terlampaui jika adanya jaminan ini,” ujarnya.
Lanjut Edi, berdasrkan data yang dimiliki BKPP Cilegon, masih banyak tenaga honorer di Lingkup Pemkot Cilegon masih memiliki tenaga honorer. Seperti, Dinas Lingkungan Hidup (LH), Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Nanti yang namanya THL (Tenaga Harian Lepas-red), TKK (Tenaga Kerja Kontrak-red) dan TKS (Tenaga Kerja Sukarela-red) itu nanti kita inventarisir dalam rangka kegiatan ini,” ucapnya.
Untuk itu, Walikota berpesan agar peserta yang mengikuti sosialisasi ini dapat memperhatikan dengan serius agar mendapatkan banyak manfaat.
Sementara itu, Kejari Kota Cilegon Andi Mirnawaty dalam sambutannya mengungkapkan, jika pihaknya selama ini akan terus mengawal semua program pemerintah yang ada di Kota Cilegon termasuk program jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan.
“Kejaksaan menjadi pengacara negara yang mewakili kepentingan BPJS Ketenagakerjaan melalui bantuan hukum,” ujar Andi Mirnawaty.
Ia berharap agar sosialisasi ini dapat disikapi dengan baik oleh pimpinan OPD di jajaran Pemkot Cilegon untuk melaksanakan kewajiban dalam program jaminan ketenagakerjaan dengan mendaftarkan kepesertaan tenaga honorer dalam jaminan ketenagakerjaan.
“Kami yakin dan percaya para pimpinan OPD yang hadir pada hari ini semuanya taat hukum dan memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajiban pendaftaran program jaminan sosial kenegakerjaan tersebut,” harapnya. (Ully/Red)
