CILEGON, SSC – Untuk kesekian kalinya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Fakih Usman Umar kembali menggerutu di hadapan para undangan saat Rapat Paripurna Penyampaian 3 (tiga) Raperda APBD tahun 2019 di Gedung DPRD Cilegon, Kamis (4/10/2018). Fakih melontarkan penyataan terkait ketidakhadiran pejabat eselon II khususnya para camat yang tidak hadir dalam rapat tersebut.
“Ini kan yang mengajukan mereka (eselon II) kok malah enggak datang? Kita (DPRD) sudah anggarkan untuk mobdis barunya di perubahan, kendaraan sudah ada ini malah enggak datang camatnya. Yang datang malah sekmat atau diutus eselon III dan IV,” kata Fakih dengan nada keras.
Semestinya, papar Fakih, agenda penting ini dapat dihadiri seluruh pejabat tinggi masing-masing OPD. Malah agenda itu terkesan diabaikan. Ia pun meminta agar Plt Walikota, Edi Ariadi untuk menyikapi ketidakhadiran pejabat itu.
“Kan tadi banyak yang enggak hadir. Seharusnya RAPBD yang dibacakan oleh Pak Plt Walikota (Edi Ariadi) harus didengarkan oleh pengguna anggaran. Ini justru pejabat eselon II, camat maupun lurah enggak ada. Kalau memang mereka enggak sanggup ganti aja dengan orang yang punya kemampuan?,” tegas Calon Anggota Legislati DPR (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) RI ini.
Kejadian itu, papar Fakih akan menjadi catatan yang diseriusi oleh pihaknya. Kedepan, Legistlatif akan lebih objetif dan selektif menentukan anggaran yang diajukan OPD.
“Kalau mereka (pejabat eselon II) minta lagi ke DPRD akan kami perhitungkan. Jangan sampai sudah dapat justru kewajiban mereka ini tidak dikerjakan,” pungkasnya.
Sementara itu, Camat Grogol Hudri Hasun mengaku ketidakhadiranny dalam paripurna karena sedang melaksanakan kegiatan kedinasan. Jadwal sidang paripurna bertempatan dengan undangan dari yayasan bersama dengan warga Grogol. Ia mengaku, Pihaknya telah menginstruksikan Sekmat Grogol untuk menghadiri rapat paripurna tersebut.
“Saya enggak enak karena ada undangan dari warga. Tapi, saya sudah menggutus ibu Sekmat Grogol (Intini) untuk mengantikan saya dalam rapat. Adapun pernyataan dari Pak Ketua Dewan ini, sampai saat ini saja kendaraan dinas baru kami belum ada,” pungkasnya. (Ully/Red)
