CILEGON, SSC – Komandan Kodim (dandim) 0623/Cilegon, Letnan Kolonel Inf. Donny Pramono menyatakan akan menelusuri kebenaran surat terbuka yang ditujukan untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dikirimkan oleh Gerakan Bersatu Pemuda Merak.
“Kita tengah menelusuri kebenaran dari surat yang mengatasnamakan Gerakan Bersatu Pemuda Merak yang ramai di media sosial tersebut. Belum tentu juga kebenaran seperti apa dari isi surat tersebut. Kalau memang surat itu udah dikirim bisa jadi benar,” kata Donny Pramono saat ditemui usai pembukaan pameran dirangkaikan peresmian Tugu Latisarda di Alun-Alun Kota Cilegon, Jumat (5/5/2018).
Meski sudah beredar luas di media sosial, Donny belum bisa menentukan kebenaran dari surat terbuka tersebut.
“Kita belum bisa menentukan kebenaran surat itu benar atau hoax. Saya sih yakin, situasi di Merak dalam aman dan terkendali. Di mana, ASDP merupakan perusahaan milik BUMN yang tidak bisa diragukan lagi keberadaanya. Kalau memang perusahaan milik negara gak usah lagi ada aturan,” ujarnya.
Ia berharap, ramainya surat terbuka untuk Presiden Jokowi tidak berpengaruh terhadap perusahaan milik negara yang harus didukung oleh semua masyarakat.
“Haruslah didukung. Semua masyarakat tahu itu ASDP. Kalau mau menyeberang ke Bakauhuni harus lewat Merak begitu juga seterusnya. Sementara kalau Penyeberangan di Pelabuhan Bojonegara kita pun enggak tahu seperti apa,” harapnya.
Diberitakan sebelumnya, pemuda yang mengatasnamakan Gerakan Bersatu Pemuda Merak, membuat surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Isi surat terbuka itu membahas masalah keberadaan Pelabuhan Merak yang berada diambang kebangkrutan. Dalam kajian pemuda Merak, Pelabuhan Merak terancam akan mengalami kebangkrutan karena keberadaan Pelabuhan Bojonegara milik swasta di Bojonegara.
Keberadaan Pelabuhan Bojonegara telah membuat muatan di Pelabuhan Merak sepi. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah di Pelabuhan Merak begitu ketat untuk diterapkan namun tidak demikian yang dilakukan pada Pelabuhan Bojonegara. Termasuk pemberlakuan tarif tidak diberlakukan secara sehat. Dalam surat, mereka pun bertanya legalitas Pelabuhan Bojonegara itu.
GBPM meminta Presiden Joko Widodo dapat menjawab keluhan yang disampaikan demi kepentingan seluruh elemen masyarakat di Pulomerak. (Ully/red)
