Patok Lahan Warnasari milik Pemkot Cilegon di Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Cilegon. (Foto dok)

CILEGON,  SSC – Rencana untuk merealisasikan percepatan pembangunan Pelabuhan Warnasari tidaklah mudah. Sampai saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dan PT Pelabuhan Cilegon selaku BUMD yang akan membangun pelabuhan masih tidak berkutik lantaran rencana untuk  meneken perjanjian konsesi belum berjalan mulus.

Munculnya persoalan itu karena masih perlunya mempersamakan penafsiran antara regulasi Kepelabuhanan dengan Keagrariaan. Perlunya itu sehubungan dengan batas-batas kewenangan Pemkot Cilegon yang tertuang pada Surat Keputusan (SK) HPL Warnasari.

Batas kewenangan itu pun diketahui tidak lepas dengan rencana pemkot memecah (splitshing) dan menyerahkan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Warnasari untuk membuat perjanjian konsesi dengan penyelenggara pelabuhan.

Staf Ahli Walikota Cilegon Bidang Hukum, Bambang Bintan, Minggu (9/9/2018) mengatakan, pemkot terlebih dahulu perlu  mengetahui diktum-diktum yang tersirat dalam Surat Keputusan HPL Warnasari. Karena rencana pemecahan sertifikat HPL Warnasari seluas 10 hektar dari total luasan 45 hektar serta penyerahan sertifikat itu ke KSOP sebagai perikatan Perjanjian Konsesi, sambungnya, bergantung pada diktum yang ada pada SK HPL Warnasari.

“Kita harus lihat juga SK saat pemberian HPL. Kan ada di dalamnya diktum-diktum yang mengatur. Nah kalau di dalam diktum SK HPL itu dinyatakan bahwa, itu bisa diberikan atau di pecah, (pelabuhan warnasari) bisa (dikonsesikan) secara langsung. Jadi, kewenangan pemerintah daerah itu tergantung pada SK di dalam HPL itu. Kalau tidak tercantum dalam SK HPL itu berarti harus diserahkan dahulu ke pemerintah pusat,” ungkapnya.

Hingga saat ini, dijelaskan Bambang, arsip SK HPL Warnasari disimpan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cilegon. Menurutnya, dalam SK tersebut mengatur batas kewenangan secara penuh terkait dengan HPL Warnasari yang dipegang oleh pemkot Cilegon.

“Kita belum tahu dan hanya BPN yang bisa melihat itu, karena arsip-arsip ada di BPN. Disitulah, kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemegang HPL sebagai daerah otonom. Semua diatur didalam diktum SK itu,” paparnya.

Untuk diketahui, perjanjian konsesi dan penyelenggaraan Pelabuhan Warnasari mengacu pada Undang – undang nomor 7 tahun 2008. Sementara mekanisme aturan tanah negara tertuang dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Pengelolaan tanah negara seperti HPL Warnasari tertuang dalam Permendagri Nomor 1 tahun 1977 tentang tata cara hak pengelolaan.

“Mudah-mudahan didalam SK HPL itu sudah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk memecah tapu kalau tidak diberikan, berarti harus diberikan lagi ke atas (pusat) dulu. Namun itu semua tidak menghalangi proses perjanjian konsesi. Ketika saat pendaftaran, BPN sudah siap membuat surat keterangan. Surat keterangan itu sebagai dasar perjanjian konsesi dengan KSOP sambil menunggu selesainya sertifikat HPL 10 hektar untuk KSOP,  35 hektar, HGB-nya tetap PT PCM,” paparnya.

Sementara itu, Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi mengatakan, persepsi antara pemkot,  PT PCM, KSOP Banten dan BPN Cilegon menyangkut HPL Warnasari harus dipersamakan. Menurutnya, pembangunan pelabuhan warnasari harus cepat dilakukan jangan sampai berproses lama hanyak karena terdapat silang pendapat baik menyangkut mekanisme penyerahan HPL hingga Hak Guna Bangunan (HGB) diatas HPL yang digugurkan.

“Kalau menurut BPN begini, KSOP begini, salah satu harus sesuai permintaan PCM. Maunya gimana, dia (KSOP dan BPN) harus nurut dong. Kalau kita (Pemkot dan PCM) di ombang ambing, kita ngga akan selesai tuh. Kecuali mau selesai dalam proses yang lama, digugurkan HGB-nya dan sebagainya,” terangnya.

Prinsipnya, kata Edi, seluruh aturan tetap ditempuh namun tahapan ataupun proses untuk memulai pembangunan pelabuhan dapat dilakukan secara simultan. Berbagai pihak akan kembali dikumpulkan dalam waktu dekat ini untuk menfinalisasi itu.

“Saya cenderung, apa kata BPN itu. Nanti (permohonan pemecahan sertifikat) di proses, (HGB) di gugurkan, kemudian di-splitshing. Nah, KSOP dengan surat keterangan dalam proses dari BPN, dia (KSOP) harusnya (penyusunan draft perjanjian konsesi) bisa jalan,” tegasnya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here