Klarifikasi terkait aturan jam buka rumah makan selama bulan Ramadan di kantor Diskominfo Kota Serang, Minggu (18/4/2021). Foto : Fathul Rizkoh/Selatsunda.com

SERANG, SSC – Implementasi Surat Himbauan Bersama tentang Peribadatan Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H/2021 M khususnya terkait larangan pemilik restoran, rumah makan, kafe dan sejenisnya berjualan pada jam tertentu menuai kontroversi di masyarakat. Walikota Serang, Syafrudin pun mengklarifikasinya.

Ia menyatakan, larangan berjualan mulai pukul 04.30 hingga 16.00 WIB yang tertuang
dalam Surat Himbauan Bersama bernomor 451.13/335-Kesra/2021 diterbitkan berdasarkan kesepakatan bersama antara
antara Pemkot Serang, Kemenag Serang dan MUI Serang.

Pembatasan jam buka restoran, rumah makan, kafe dan sejenisnya selama bulan suci Ramadan diatur pihaknya untuk menghargai dan menghormati umat muslim yang sedang menjalankan puasa.

“Ini merupakan imbauan kearifan lokal. Tujuan utamanya sama-sama menghargai umat Islam yang sedang berpuasa,” kata Syafrudin saat ditemui para awak media di Diskominfo Kota Serang, Minggu (18/4/2021).

Baca juga  Tabrakan di Ciwandan Libatkan Sejumlah Kendaraan, Satu Pemotor Luka-luka

Bahkan, kata Syafrudin yang juga Ketua PAN Banten, pihaknya sebelum menerbitkan surat himbauan tersebut mengkonfirmasi kembali kepada stakeholder, masyarakat dan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kota Serang.

“Draf tersebut sempat ditanya ulang apakah ada perbaikan ? tapi tidak ada,” tuturnya.

Mengenai informasi sanksi denda Rp 50 juta yang berkembang di masyarakat akan diterapkan kepada pelanggar yang kedapatan berjualan di siang hari, orang nomor satu Kota Serang ini kembali mengklarifikasinya. Ia menegaskan, penegakan surat himbauan tersebut tetap dilaksanakan namun tidak ada sanksi denda kepada pelanggar.

Mengenai informasi denda Rp 50 juta yang tertuang dalam Perda No 2 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat, kata Syafrudin tidak ada sangkut paut dengan surat himbauan larangan berjualan.

Baca juga  Libur Lebaran, Warga Luar Banten Dilarang Wisata ke Anyer

“Penegakan hukum memang berjalan, tapi tidak ada denda. Karena surat edaran ini tidak mencantumkan Perda Nomor 2 Tahun 2010. Saya tegaskan bahwa surat edaran ini tidak ada kaitannya dengan Perda nomor 2 tahun 2010,” tegasnya.

Senada dengan Syafrudin, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), Kusna Ramdani menyatakan, pihaknya akan terus melakukan sweeping terhadap warung nasi dan warteg yang masih buka saat bulan suci Ramadan.

“Kita monitoring saja, kita himbau. Adapun kalau memang ada yang melanggar akan kita kasih teguran dalam bentuk tertulis. Nanti mereka (pelanggar) diminta membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi,” tandasnya. (SSC-03/Red)