Kajati Banten, Reda Manthovani, Kajari Cilegon, Ely Kusumastuti dan Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta memberi salam jempol usai launching E-Service System Keperdataan dan TUN sekaligus peresmian Masjid di Kantor Kejari Cilegon, Rabu (13/10/2021). Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Reda Manthovani meminta agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon merespon cepat bantuan hukum perdata dan tata usaha negara yang diajukan pemohon seiring telah diluncurkannya E-Service Management System.

Sistem pelayanan manajemen berbasis elektronik atau virtual diberikan untuk mempermudah pelayanan kepada pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum di bidang keperdataan dan tata usaha negara. Sejalan dengan itu, Reda menginginkan agar sistemnya sendiri harus dijaga baik.

“Supaya masyarakat atau petugas OPD bisa memanfaatkannya, dia (Kejari) harus maintenance, aplikasi ini. Stand by lah, menjaga setiap permohonan direspon, quick respon. Respon yang cepat, saya harapkan Kejari hadir untuk masyarakat Cilegon,” ujar Reda usai peluncuran sistem dan peresmian Masjid di Kantor Kejari Cilegon, Rabu (13/10/2021).

Baca juga  Laka di Tanjakan Maut JLS Kembali Terjadi, Truk Pengangkut Air Mineral Terguling

Selain mempermudah, pelayanan bantuan hukum dengan sistem online ini bisa mempercepat pelayanan. Saat pemohon mengajukan bantuan hukum, sudah langsung bisa ditindak lanjuti cepat.

“Ini lebih memudahkan percepatan, jadi jawaban-(permohonan)-nya bisa langsung melalui aplikasi virtual. Langsung dijaga oleh jaksa-jaksa disini,” terangnya.

Sementara, Kepala Kejari Cilegon, Ely Kusumastuti menyatakan, ada 5 pelayanan hukum yang diberikan dalam sistem pelayanan tersebut. Kelimanya yakni, bantuan hukum, penegakan hukum, pendampingan hukum, pertimbangan hukum serta pelayanan hukum.

Pemohon yang mengajukan permohonan, kata Kajari, akan dilayani sesuai Standar Operasi Prosedur (SOP) yang berlaku. Paling lambat pengajuan sudah ditunggu ndak lanjuti 3 hari baik secara online dan bisa juga offline.

“Via email bisa online, mereka datang kesini juga bisa. tetap diberikan pendapat hukumnya,” paparnya.

Baca juga  Tingkatkan Herd Immunity di Cilegon, NS Bluescope dan PMI Gelar Serbuan Vaksinasi

Sementara, Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta menyambut baik sistem tersebut memberi manfaat dan kemudahan bagi banyak orang baik masyarakat cilegon, stakeholder dan OPD. Menurutnya, pelayanan diera ini tidak perlu lagi dengan tatap muka namun sebagian pelayanan bisa dilakukan secara digital.

Ia meminta agar OPD jika ada permasalahan hukum terkait keperdataan atau tata usaha negara bisa cepat merespon dengan sistem tersebut dan bisa langsung berkonsultasi. Agar pertimbangan hukum dan pendapat hukum dapat pula cepat diperoleh.

“Menurut saya sangat membantu, kalau OPD ada masalah. Saya rasa ini sangat membantu sekali,” harapnya. (Ronald/Red)