CILEGON, SSC – Sejumlah mahasiwa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus (HMI Cabang Cilegon , PC PMII Kota Cilegon. DPC GMNI Kota Cilegon PD KAMMI Kota Cilegon menggelar aksi galang dana untuk membantu Pemkot Cilegon melunasi ratusan kendaraan dinas yang menunggak. Penggalangan juga termasuk kendaraan Seketaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon yang menunggak pajak sampai tiga bulan.
Aksi galang dana ini digelar di Landmark Kota Cilegon pada, Sabtu (28/12/2019) mulai pukul 17.00 WIB. Pada aksi tersebut terkumpul dana Rp 35 ribu. Hasil pengumpulan dana ini akan diserahkan pada kegiatan aksi diawal 2020 mendatang kepada Pemkot Cilegon.
Ketua Umum HMI (Himpunan Mahasiwa) Cabang Cilegon, Rickyl Amri mengatakan, aksi digelar karena mahasiswa menganggap Pemkot Cilegon tidak becus dalam menyelesaikan kinerjanya selama ini sehingga pajak ratusan kendaraan dinas menunggak.
“Kita (Mahasiswa Cilegon,red) sangat prihatin dengan kondisi ini. Kok bisa sampai menunggak pajak dengan jumlah kendaraan sampai ratusan kendaran? Ketika pemerintah meminta masyarakat untuk taat bayar pajak tapi justru Pemkot Cilegon lah yang menunggak pajak. Seharusnya mereka (Pemkot Cilegon,red) menjadi teladan/Uswatun hasanah bagi masyarakatnya,” kata Rickyl kepada Selatsunda.com dikonfirmasi, Minggu (29/12/2019).
Menurutnya, Pemkot Cilegon gagal memberikan teladan yang baik untuk masyarakat Cilegon. Justru dengan kondisi tersebut, membuat citra Pemkot Cilegon maupun pejabatnya tercoreng. Banyak warga pun mempertanyakan kinerja semua pegawai yang bekerja di Pemkot Cilegon.
“Ini suatu teguran keras yang kami berikan untuk Pemkot Cilegon untuk lebih serius dalam hal ini. Kami (masyarakat) sudah muak melihat pejabat sekarang seperti itu,” ujar Rickyl.
Ia berharap, agar teguran keras dari mahasiwa ini menjadi pembelajaran untuk Pemkot Cilegon maupun pemangku kebijakan tertinggi untuk bekerja lebih serius khususnya mengenai persoalan pajak kendaraan tersebut. Tak hanya itu, para mahasiwa meminta kepada pihak Samsat Kota Cilegon untuk mendata semua kendaraan dinas di setiap OPD, Kelurahan ataupun Kecamatan, agar terkesan tidak tebang pilih dalam hal berkaitan membayar pajak. (Ully/Red)
