Puluhan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Banten dan Kejati Banten, Senin (15/6/2020) Foto Ajat/Selatsunda.com

SERANG, SSC – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Banten melakukan aksi unjukrasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Senin (15/6/2020). Mereka berunjuk rasa terkait gaduhnya persoalan Bank Banten.

Ketua DPD GMNI Banten Indra Patiwara mengatakan, aksi mahasiswa digelar di DPRD mengritisi interpelasi anggota dewan terkait pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank BJB. Mahasiswa menilai ditengah upaya untuk meminta jawaban Gubernur Banten, interpelasi anggota dewan menjadi lemah.
Apalagi, kaitan interpelasi dengan rumor pemberian bantuan beras yang diduga bentuk kucuran Corporate Social Responsibiliti (CSR) dari Bank BJB, makin melemahkan dewan.

“Pada akhirnya munculah kebijakan sepihak Gubernur Banten untuk memindahkan RKUD dari Bank Banten ke bank BJB. Pemberian beras kepada beberapa anggota Dewan Provinsi Banten. Tentu hari ini menjadi sorotan nyata disaat gejolak Bank Banten dan lemahnya hak interplasi yang diberikan Gubernur dari anggota Dewan Provinsi Banten ini, ada dugaan anggaran CSR yang masuk kedalam beberapa anggota Dewan Provinsi Banten. Kalau kita usut dengan melampirkan data dan lain-lain ini jelas bentuk gratifikasi. Walaupun beras ini masuk kepada Fraksi tetapi beras ini dibagikan jatah untuk peranggota,” ujarnya di depan gedung DPRD Banten” Senin (15/6/2020).

Baca juga  2023, Bank Banten Bukukan Laba Rp 26,59 Miliar

Mahasiswa menilai, kasus dugaan pemberian beras oleh bank BJB kepada sekitar 38 anggota dewan dengan masing 2 ton merupakan sebagai bentuk gratifikasi jika mengacu pada Undang-undang tipikor Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001.

“Kalau kita liat UU Tipokor kan jelas baik pejabat negara tinggi pejabat negara daerah ketika menerima fasilitas atau apapun itu ya itu sudah masuk ke unsur gratifikasi,” terangnya.

Atas adanya dugaan gratifikasi tersebut menjadi penyebab lemahnya dewan atas hak interplasinya terhadap RKUD Bank Banten. Mahasiswa akan tetap mengawal agar proses hukum tetap dijalankan meski para anggota dewan dikabarkan telah mengembalikan beras tersebut.

Pantauan di lapangan, mahasiswa setelah melakukan aksi kurang lebih sekitar 2 jam didepan Gedung DPRD Banten melanjutkan aksinya didepan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten sekitar pukul 13.30 WIB. Mereka juga meminta Kejati Banten menandatangani dokumen pelaporan atas adanya pemberian beras oleh BJB kepada Anggota Dewan Banten yang dianggapnya sebagai gratifikasi.

Baca juga  2023, Bank Banten Bukukan Laba Rp 26,59 Miliar

“Kami menuntut Kejati Banten untuk menyelesaikan secara cepat, tuntas dan terbuka kepada publik. Kami sudah memberikan berkas atau MOU dengan Kejati kalau memang selama 7 hari paling lambat 7 hari kita maksimalkan 3 hari,” ujarnya usai menyerakan dokumen pelaporan.

Mahasiswa berjanji akan mengawal berkas laporan kepada Kejati dan meminta agar dapat dituntaskan.

“Sudah ditandatangani MOU. kita akan kawal kasus ini sampai selesai. Kalau kejati dianggap mandul kita akan geruruk lagi ke kejati dan berangkat lagi melaporkan kepada KPK,” tegasnya.

Semenetara itu, Kepala Seksi Pusat Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Banten, Ivan Siahaan menanggapi itu mengatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanhuti laporan yang disampaikan mahasiswa.

“Pasti ini akan kita proses sesuai SOP, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika masih ada data atau keterangan yang lebih valid silahkan diserahkan ke Kejati. Melawan hukum atau tidak nanti akan diselidiki,” katanya.

Terkait rencana para mahasiswa akan membawa permasalahan tersebut ke KPK, Ivan tidak mempermasalahkannya. Kejati tidak memiliki kewenangan melarang seseorang atau kelompok untuk melapor ke KPK.

“Silahkan kalau mau dilaporkan ke KPK,” tungkasnya. (MG-01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini