CILEGON, SSC – Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi melimpahkan kewenangan pengelolaan ojek online (ojol) kepada pemerintah daerah. Hal itu menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak melegalkan ojek berbasis aplikasi itu.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Andi Affandi, Minggu (5/8/2018) mengatakan, untuk mengatur ojek online dalam peraturan daerah tidaklah mudah. Karena perlu mengkaji payung hukumnya secara komprehensif. Namun untuk mempertahankan ojek online tetap eksis, kata Andi, dimungkinkan dapat dilakukan dengan memberdayakannya dalam satu wadah atau lewat Koperasi.

“Ketika bicara (kewenangan daerah) itu maka (ojek online) ini, sandaran hukumnya, harus kita lihat dari sisi mana dulu. Kalau melihat UU LLAJ, Dishub melepas diri. Tetapi kalau bicara di Koperasikan atau UMKM dan juga di Kominfo, itu boleh jadi. Istilahnya, regulasi daerah kesana larinya,” paparnya.

Cara itu, menurut Andi, dianggap dapat menjadi solusi. Karena dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), keberadaan ojek online sebagai transportasi umum tidak diatur secara khusus.

“Makanya kembali lagi kebijakan, Dishub paling banter hanya membantu tenaga mengatur lalu lintasnya, karena usahanya itu tadi (perda) bisa jadi ke Kominfo dan bisa ke UMKM. Itu rekomendasi MK,” terangnya.

Paska gugatan ditolak, kata Andi, hingga saat ini pihaknya belum dapat bertindak atau berbuat banyak sekalipun keberadaan ojong diputuskan MK tidak resmi. Dishub masih menunggu pedoman aturan penindakan dari Kemenhub sambil mengikuti perkembangan di daerah lain.

“Yang saya tahu,¬† Jakarta ini sudah mulai memploting tempat-tempat ojek online. Hanya inipun di komplain perusahaan ojek online, aplikasi ini. Nah ini lah, daerah sedang mengkaji hal-hal seperti itu,” tandasnya.

Dikutip melalui tribunnews.com, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum terhadap uji materi perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018 yang diajukan pengemudi ojek online.

Meskipun ada penolakan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan ojek online akan tetap bisa beroperasi. Nantinya pemerintah pusat akan melimpahkan kepada  pemerintah daerah (pemda) untuk mengatur dan membuat kebijakan pada ojek online yang disesuaikan dengan peraturan masing-masing daerah.

“Yang paling penting adalah ojek online itu tetap kita upayakan eksis dengan cara tertentu di antaranya kita memberikan kewenangan kepada pemda untuk mengelola ojek online,” ungkap Budi Karya di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, Jumat (29/6/2018). (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here