CILEGON, SSC – Sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Cilegon belum secara optimal menyediakan informasi kegiatan kepada masyarakat. Salah satunya dilihat dari kurangnya penyebaran informasi menggunakan peran media sosial.
Hal ini terungkap dalam acara Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Kota Cilegon yang digelar di Aula Diskominfo Kota Cilegon, pagi tadi.
Berdasarkan data yang dihimpun Selatsunda.com, ada sebanyak 11 OPD di Cilegon yang saat ini belum aktif menggunakan medos dalam menyebarkan informasi. Diantaranya, Dinas Sosial, Dinas Satuan Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Selain tingkat dinas, sebanyak 23 kecamatan dan kelurahan di Cilegon yang belum memiliki medsos (media sosial). Antara lain, Kelurahan Cibeber, Kelurahan Karang Asem, Kelurahan Bagendung, Kelurahan Deringo dan Kelurahan Kebon Sari.
Walikota Kota Cilegon, Helldy Agustian mengatakan, pada 2022, nilai keterbukaan publik di Kota Cilegon berada di posisi buncit di tingkat Provinsi Banten dengan nilai 60,34 dan kualifikasi cukup informatif. Dengan kegiatan sosialisasi tersebut, diharapkan Helldy dapat meingkatkan keterbukaan informasi publik.
“Dari sekian banyak program yang sudah saya lakukan, PR saya hanya satu ini yang belum berubah angkanya, yakni keterbukaan informasi publik,” katanya, Rabu (15/2/2023).
Helldy mendesak kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama para sekretaris dinas untuk melek teknologi informasi.
“Informasi akan mandek kalau saudara tidak adaptif terhadap teknologi informasi,” tegas Helldy.
Helldy meminta Dinas Kominfo untuk memberikan sanksi dan penghargaan bagi OPD yang baik maupun yang buruk dalam keterbukaan informasi publiknya.
“Sekali lagi saya tidak mau lagi urutan buncit, angka ini tidak akan berubah kalau tidak kita pelototin,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Cilegon, Didin S Maulana menuturkan, salah satu faktor belum optimalnya penyebaran informasi yakni OPD di Cilegon masih belum kreatif dalam menjalankan media sosial (medsos). Oleh karenanya dengan dilangsungkan kegiatan tersebut, OPD bisa kreatif dan inovatif.
“Jadi bukan tidak ada dukungan atau perhatian dari pemerintah. Tapi, dari OPD sendiri yang memang belum kreatif. Oleh karena itu, kami ingatkan lagi dengan kegiatan ini, kalau pelatihan sih juga sudah, OPD sudah kita latih, kelurahan maupun kecamatan kita latih cara bikin konten bagaimana dan lainnya,” pungkasnya. (Ully/Red)
 di Kota Cilegon belum secara optimal menyediakan informasi kegiatan kepada masyarakat. Salah satunya dilihat dari kurangnya penyebaran informasi menggunakan peran media sosial.Hal ini terungkap dalam acara Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Kota Cilegon yang digelar di Aula Diskominfo Kota Cilegon, pagi tadi.Berdasarkan data yang dihimpun Selatsunda.com, ada sebanyak 11 OPD di Cilegon yang saat ini belum aktif menggunakan medos dalam menyebarkan informasi. Diantaranya, Dinas Sosial, Dinas Satuan Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.Selain tingkat dinas, sebanyak 23 kecamatan dan kelurahan di Cilegon yang belum memiliki medsos (media sosial). Antara lain, Kelurahan Cibeber, Kelurahan Karang Asem, Kelurahan Bagendung, Kelurahan Deringo dan Kelurahan Kebon Sari.Walikota Kota Cilegon, Helldy Agustian mengatakan, pada 2022, nilai keterbukaan publik di Kota Cilegon berada di posisi buncit di tingkat Provinsi Banten dengan nilai 60,34 dan kualifikasi cukup informatif. Dengan kegiatan sosialisasi tersebut, diharapkan Helldy dapat meingkatkan keterbukaan informasi publik."Dari sekian banyak program yang sudah saya lakukan, PR saya hanya satu ini yang belum berubah angkanya, yakni keterbukaan informasi publik," katanya, Rabu (15/2/2023).){kind=link}