Dua parpol yakni Partai Demokrat dan PAN Cilegon bermediasi dengan Bawaslu Cilegon terkait larangan eks terpidana di media center Bawaslu, Senin (30/7/2018). Foto Ronald Siagian / Selatsunda.com

CILEGON,  SSC – Dua Partai Politik baik Partai Demorkrat dan Partai Amanat Nasional menyambangi Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Cilegon,  Senin (30/7/2018) sore. Kedatangan dua parpol ini menindaklanjuti surat keberatan atas keputusan KPU Cilegon yang menetapkan dua bakal calon legislatif (bacaleg) dari parpol itu tidak memenuhi syarat (TMS) lantaran berstatus eks narapidana.

Hadir dalam mediasi di Ruang Media Center Bawaslu yakni Ketua DPC Partai Demokrat Cilegon, Rahmatulloh,  Sekjen Demokrat,  Ahmad Haris Surstinoyo, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Cilegon Alawi Mahmud serta dua bacaleg eks narapidana, Jhony Hasibuan dan Bahri Syamsu Arief.  Mediasi itu difasilitasi oleh Ketua Bawaslu,  Siswandi didampingi Komisioner Bawaslu, Ahmad Achrom.

Ketua DPC PD Cilegon, Rahmatulloh mengatakan, partainya tetap akan memperjuangkan Jhony Hasibuan untuk tetap maju bacaleg sekalipun KPU dalam proses verifikasi telah menetapkan TMS.

“Kami memperjuangkan bacaleg kami sebagaimana Undang-undang nomor 7 tahun 2017, bahwa selama hak politik tidak dicabut,  saya kira bacaleg kami ini punya kesempatan yang sama dengan warga negara yang lain berkancah politik di Cilegon,” ungkapnya usai mediasi.

Menurut Rahmatulloh,  Bawaslu memberikan ruang kepada seluruh partai politik bilamana terjadi sengketa pada kontentasi pileg 2019. Pada masalah ini, Parpol atau bacaleg dapat mengajukan penyelesaian sengketa dengan KPU sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang pengusulan nama calon legislatif yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.

“Kami partai bukan tipe yang menyerah.  Kami akan perlihatkan terlebih dahulu sesuai kemampuan kami,  dan hak anggota kami dan bacaleg kami,  untuk dilihat KPU dan Bawaslu.  Kami ini mempertahankan bacaleg yang memiliki hak politik yang belum dicabut oleh negara,” tegasnya.

Sementara, Ketua DPD PAN Cilegon, Alawi Mahmud berharap, mengapresiasi sikap  Bawaslu menanggapi surat keberatan yang dilayangkan partainya atas keputusan KPU terhadap salah satu bacaleg yakni Bahri Syamsu Arief yang memutuskan TMS.

“Saya berharap mudah-mudahan keadilan di negeri ini masih ada, maka ketika kami melaporkan keberatan itu ke Bawaslu karena kami ingin memperoleh legitimasi secara konstitusional, sambil kami menunggu judicial review atas PKPU itu. Bila judicial review membolehkan PKPU itu, maka kami pun harus tunduk terhadap peraturan dan perundang undangan,” tandasnya.

Sementara itu,  Ketua Bawaslu,  Siswandi telah menerima pengaduan yang disampaikan Demokrat dan PAN terkait dua bacaleg parpol itu yang ditetapkan KPU tidak memenuhi syarat.  Secara aturan, kata Siswandi, kedua partai dapat mengajukan upaya sengketa namun perlu memenuhi syarat dan ketentuan yang ada.

“Jadi Bawaslu itu,  disamping menangani pelanggaran juga menangani penyelesaian sengketa. Dalam persoalan yang disampaikan ini,  sengketa ditimbulkan karena produk dari KPU. Berarti ini kan sengketa antara penyelenggara dengan peserta.  Jadi  peserta dapat mengajukan sengketa dengan melengkapi berkas 12 hari setelah (pengaduan) teregister, ” paparnya (Ronald/Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here