CILEGON, SSC – DPRD Kota Cilegon menilai, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon masih kurang melakukan kajian mendalam atas rencana PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) untuk menjadi perusahaan go public atau initial public offering (IPO).
Pasalnya, rencana PT PCM melantai di bursa saham tak mulus lantaran terdapat catatan dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
Anggota DPRD Cilegon dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Aflahul Aziz mengatakan, terobosan Pemkot Cilegon untuk menjadikan PCM perusahaan go public dinilai langkah yang baik. Hanya saja, saat terganjal di BEI, ia menilai baik Pemkot dan PCM masih kurang kajian komprehensif. Ia menyatakan, untuk melantai di bursa saham, aturan-aturan yang dipersyaratkan harus dipenuhi maka kajian perlu dipikirkan matang-matang.
“Sebetulnya, upaya yang dilakukan Pemkot itu memang bentuk keseriusan mereka. Cuman memang ketika suatu perusahaan yang ingin IPO, harus memiliki, salah satunya, persyaratannya (harus terpenuhi). Kan neraca bertahun-tahun harus bagus,” ujar Aziz, Rabu (16/7/2025).
“Lalu permasalahan kedua, harusnya kan ketika memang PCM ini serius untuk progress pembangunan, kajian mereka ini butuh kajian yang sistematis. Betul memang mereka sedang melakukan upaya, mereka ingin PCM masuk IPO dan go public. Kemarin terganjal, karena ada catatan bursa efek,” sambungnya.
Aziz juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Cilegon ini menyatakan, kajian perlu dilakukan secara komprehensif karena pembangunan Pelabuhan Warnasari masuk dalam janji politik dan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo. Seluruh aspek, kata Aziz, harus benar-benar dikaji.
“Jadi betul belum secara komprehensif, harus secara sistematis. Ini kan masuk janji politik,” tegasnya.
Aziz mengetahui, saat ini Pemkot Cilegon tengah melakukan upaya opsi pembiayaan lain dengan berencana mendapatkan sumber pendanaan lewat pinjaman investasi jangka panjang BUMD, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Adapun skema itu, kata Aziz, juga perlu dilakukan kajian sistematis. Karena saat ingin mengajukan pinjaman investasi jangka panjang dan nanti ada pengembalian investasi, maka perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Boleh lah skema pendaanaan di pihak ketigakan, tetapi apakah sudah dihitung secara global dihitung untuk bangun Pelabuhan Warnasari. Lalu kemudian berapa kira-kira deviden yang didapatkan PCM sendiri, lalu kapan pengembaliannya.
Menurut Aziz, kajian itu perlu karena rencana pinjaman jangka panjang lewat SMI harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal itu karena menyangkut pengembalian pinjaman investasi.
Perlunya kajian pinjaman itu dengan melihat kemampuan keuangan daerah. Sementara, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cilegon begitu terbatas.
“Kemampuan fiskal kita kan stagnan, PAD kita tidak pernah naik. Paling naik 30 sampai 50 miliar. Lalu kemudian kapan tereasalisi. Cobalah jangan tertatih-tatih, jangan terburu-buru, lakukan kajian,” ucapnya.
Seluruh kajian, menurut Aziz, harus benar-benar matang. Karena Pembangunan Pelabuhan Warnasari masuk dalam RPJMD Kota Cilegon 2025-2029. Apalagi pembangunan Pelabuhan Warnasari juga masuk dalam RPJP. Ia meminta Pemkot dan PCM tidak terburu-buru.
“Ini kan masuk dokumen RPJMD, yang lalu juga masuk, di RPJP masuk, dituangkan lagi dalam RPJMD. Maksud saya mau sampai kapan mau begini terus,” paparnya.
“Coba lah jangan terburu-buru. Jangan terkesan, ini masuk janji politik progam Robinsar-Fajar, harus disesuakan kemampuan fiskal APBD kita. Kalau mau dengan kerangka pendanaan lain, KPBU, pinjam modal, lalu mau sampai kapan. Semua harus jelas, pengembalian berapa, ke SMI,” pungkasnya.
Pada pemberintaan sebelumnya, PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT PCM) tengah mengkaji skema pendanaan untuk menjadikan perusahaan go public atau initial public offering (IPO). Direktur Utama PT PCM, Muhammad Willy mengatakan, pihaknya belum lama memang telah bertemu dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menindak lanjuti maksud perusahaan untuk menjadi go public. Setelah bertemu, menurut Willy, memang untuk menjadikan PCM dapat go public perlu proses panjang.
“Jadi dari sisi PCM kita sudah mendindak lanjuti bertemu dengan tim dari Bursa Efek Indonesia, bertemu ibu Dian, beliau itu Vice President. Jadi proses IPO itu agak panjang,” ujar Willy ditemui di DPRD, Senin (7/7/2025).
Dari informasi yang diberikan BEI, kata Willy, sampai saat ini belum banyak BUMD yang bergerak di sektor pelabuhan di Indonesia yang go public. Adapun yang telah IPO baru beberapa perusahaan diantaranya dua anak perusahaan dari PT Pelindo. Kemudian baru ada juga satu BUMD dari sektor perbankan.
Ia kembali menegaskan, untuk menjadikan PCM go public, prosesnya agak panjang dan memakan waktu yang tidak singkat. Untuk menjadi go public, sejumlah tahapan harus ditempuh.
Dalam pertemuan itu, kata Willy, BEI juga memberikan catatan kepada PCM. Catatan itu menyangkut adanya pemberitaan negatif terkait permasalahan kasus hukum yang mendera PCM.
Sementara tidak mulusnya rencana PT PCM melantai di bursa efek turut dibenarkan oleh Walikota Cilegon, Robinsar. Ia menyatakan, rencana PCM untuk go public terganjal karena adanya catatan dari BEI.
“Betul, jadi perihal kasus hukum. Itu yang menjadi ganjalan. Kita komunikasi juga nanti,” ujar Robinsar diwawancara awak media usai Rapat Paripurna di DPRD Cilegon, Selasa (8/7/2025).
Setelah mendapat informasi itu, Robinsar mengaku langsung tancap gas ke Jakarta untuk mencari opsi pembiayaan lainnya. Ia mengaku akan ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menindak lanjuti rencana pinjaman investasi jangka janjang untuk pembangunan Pelabuhan Warnasari dan juga Jalan Lingkar Utara (JLU).
Prinsipnya seluruh opsi pembiayaan baik pembangunan Pelabuhan Warnasari maupun JLU, kata Robinsar dibuka seluas-luasnya. Ia mengaku terus menggali potensi opsi-opsi tersebut agar tidak membebani APBD. (Ronald/Red)
