Pegawai di Lingkup Pemerintahan Cilegon antre di Loket DKCS untuk melegalisir berkas kepegawaian, Kamis (19/9/2019). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Legalisir berkas pegawai di Lingkup Pemkot Cilegon di DKCS (Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil) Kota Cilegon tampak ambruradul. Pasalnya, dari pagi hari, pegawai sudah mulai mengantre di kantor DKCS melegalisir berkas untuk pemutakhiran data kepegawaian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon.

Informasi yang diterima Selatsunda.com, antrean panjang sudah mulai terjadi sejak pukul 07.00 WIB. Pegawai rela mengambil cuti 1 hari untuk bisa menyelesaikan pemuktahiran data kepegawaian. Tampak, para pegawai melegalisir data baik fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dan data lainnya.

Salah satu ASN yang bekerja di SMP Negeri 2 Cilegon mengaku, dirinya sudah mengantre sejak pukul 08.00 WIB. Hingga pukul 12.00 WIB, berkas kepegawaiannya belum juga selesai.

“Udah antre sampai 3 jam di sini (DKCS) tapi sampai jam 12.00 WIB belum juga selesai. Saya bingung pemuktahiran data ini untuk apa? Informasinya simpang siur banget. Ada yang bilang buat pensiun ada juga buat naik golongan. Pensiun saya masih lama,” kata Ade kepada awak media,” Kamis (19/9/2019).

Ade meminta, agar maksud pemenuhan berkas yang diminta ini bisa diinformasikan BKPP secara jelas dan tidak bertele-tele. Bahkan jika perlu, kata dia, berkas yang sudah ada tidak perlu lagi diminta.

“Data waktu Itu kan udah ada. Enggak usah diminta lagi lah. Kan udah ada ketika melakukan Pendataan Ulang PNS secara Elektronik atau e-PUPNS, serta pengisian Sistem Informasi Manajamen Administrasi Kepegawaian (SIMAK),” pinta Ade.

Sementara itu, Kepala BKPP Kota Cilegon Mahmudin meminta maaf kepada ASN yang melakukan pemuktahiran data. Pemuktahiran data ini dimaksudkan, karena adanya perubahan data, seperti naik golongan, mutasi dan rotasi, ataupun perubahan data seperti KK.

“Saya pribadi minta maaf. Sebenarnya pemuktahiran data ini tidak ada batas waktunya. Kapan saja kita (BKPP,red) tunggu,” jelas Mahmudin.

Pemutakhiran data PNS, lanjut Mahmudin, pemenuhan berkas yang dibutuhkan untuk aplikasi SIMAK. Pemenuhan berkas igitalisasi administrasi kepegawan secara digital ini dilakukan agar pada 2020 nanti administrasi tidak ada lagi berkas manual.

“Ini persiapan menuju digitalisasi kepegawaian. Sekarang memang kerja kerasnya, tapi ke depan tidak perlu pendataan secara manual. Yang jelas, tidak ada batas waktu yang kita berikan kepada pegawai. Kapan saja, mereka sudah siap, kita terima,” paparnya. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here