Kasintel Kejari Cilegon, David Nababan di wawancarai awak media di Kantor Kejari Cilegon soal pengumpulan data dan keterangan terkait Royalti PDAM-CM, Rabu (20/8/2018). Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon akan memanggil sejumlah pejabat terkait dengan Penerimaan Royalti PT Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri (PDAM-CM) yang diterima dari PT Krakatau Tirta Industri (PT KTI).

Kasi Intel Kejari Cilegon, David Nababan mengatakan, pemanggilan akan dilakukan pekan ini untuk memenuhi pengumpulan data dan keterangan (pulbaket) penerimaan royalti yang diduga tidak sesuai prosedur. Baik pihak PDAM-CM dan PT KTI akan dipanggil untuk mengklarifikasi terkait royalti.

“Surat akan kita layangkan besok. Ditujukan kepada pimpinan dahulu. KTI juga kita layangkan untuk meminta konfirmasi berkaitan dengan royalti itu,” ungkapnya dikonfirmasi, Selasa (4/9/2018).

Perlunya pengumpulan data dan keterangan, kata David, agar informasi tentang aliran royalti yang diterima BUMD Kota Cilegon itu dapat transparan.

“Prosedurnya seperti apa, apakah ada permintaan, atau memang ada inisiatif. Kalau inisiatif kan ada tertuang dalam aturan BUMN, sifatnya perusahaan milik negara. Atau memang ada kesepakatan, dibagi ke kas darah dalam hal ini BUMD, kami belum tahu,” paparnya.

Selain aliran, sambung David, informasi terkait perikatan yang dituangkan kedua pihak dalam perjanjian juga perlu diklarifikasi. Penelusuran itu turut menyangkut pencatatan aliran penerimaan sehubungan dengan keterkaitan antara perjanjian dengan mekanisme regulasi yang ada pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan dan Royalti Pihak Ketiga Kepada Daerah.

“Mekanismenya dulu kita klarifikasi. Tentunya apakah berkaitan dengan BUMD. Mulai dari permintaan. Kan tidak mungkin itu dikasih, kalau tidak ada dasar perjanjian yang mengikat. Berapa persentasenya, itu kan perlu kita tahu. Apakah memang ke kas PDAM atau kas pemda, kita belum tahu,” paparnya.

Sementara itu, salah satu anggota Komisi III DPRD Cilegon, Rahmatulloh menanggapi dingin terkait rencana Kejari memanggil PDACM soal royalti. Menurutnya, pemanggilan itu adalah hak prerogatif Kejari dan tidak ada yang perlu ditakuti selama mekanisme yang dijalankan sesuai prosedur yang berlaku.

“Itu kan hak prerogatif mereka untuk memeriksa semua BUMD, eksekutif maupun legislatif. Ketika dianggap ada hal-hal yang dipertanyakan. Ketika itu tidak ada masalah, kenapa harus ditakuti. Hadapi saja, seperti pemeriksaan BPK. Kalau ada apa-apa, ya itu mah kesalahannya sendiri,” ungkapnya.

“Sejauh ini sudah sesuai prosedur. Transfer Royalti dari KTI ke PDAM-CM itu ada aturannya. Dalam perda, agar royalti ditransferkan langsung ke Kas BUMD. Karena kita sebagai legislatif, meminta semua itu transparan maka perda itu kan bisa dirubah sesuai kebutuhan dan keinginan,” papar Politisi Partai Demokrat ini.  (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here