Ketua Pansus Aset DPRD Kota Serang, Tb. Ridwan Ahmad saat ditemui di Gedung DPRD Kota Serang, Senin (29/6/2020). Foto Ajat/Selatsunda.com

SERANG,SSC – Panitia Khusus (Pansus) penanganan Aset Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang akan melayangkan surat mediasi dengan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK) Republik Indonesia. Hal ini dilakukan karena Pansus Aset tidak mendapat respon positif baik dari Pemerintah Kabupaten Serang maupun Pemerintah Provinsi Banten.

“Kita sudah kirim surat ke Bupati Serang pada saat bulan puasa untuk minta pertemuan dengan bupati. Sampai hari ini belum juga ada respon. Ke gubernur kita sudah kirim surat tapi belum ada respon. Kesepakatan di pansus maka kita akan lanjut ke Kopsugrah KPK,” ujar Ketua Pansus Aset Tb Ridwan Ahmad ditemui di Gedung Dewan, Senin (29/6/2020).

Pansus, kata Ridwan, awalnya ingin menyelesaikan permasalahan aset cukup dengan Pemerintah Kabupaten Serang. Hanya saja belum direspon. Begitu juga upaya mediasi dengan Pemprov Banten juga tidak terealisasi. Padahal menurutnya meski ditengah pandemi Covid-19 belum mereda, pembahasan bisa dilakukan dengan video conference. Namun hal itu malah tidak bisa dilaksanakan.

Baca juga  Rusunawa Margaluyu Mulai Diisi Pasien Corona

“Kita berharap sih sebetulnya komunikasi ini selesai di tingkat Bupati Serang. Kalau gak selesai di mesdia sama gubernur, kalau gak selesai juga baru ke Kopsugrah KPK. Inimah bagaimana kita mau menemukan jalan keluar toh surat yang kami kirimkan aja belum direspon. Belum pernah duduk bareng. Ke gubernur kita sudah 2 kali kirim surat. Bupati belum ada kabar kapan ketemunya. Padahal kalaupun ditengah Covid beliau berhalangan untuk tatap muka kita kan bisa pake video conference,” katanya.

Pansus lewat bantuan Korpsupgah optimis permasalahan aset dapat diselesaikan. Meski diakui kerja pansus ditenggat hingga pada bulan Juli 2020. Pihaknya dengan langkah ke Korpsupgah akan meminta perpanjangan waktu.

Baca juga  Warga Cilegon Keluhkan Lampu Penerangan PJU di JLS Banyak Yang Mati

“Harus optimis, namanya juga ikhtiar. Masanya bisa diskresi. Nanti kita akan konsultasi dengan Kemendagri untuk minta perpanjangan waktu. Sangat mungkin diperpanjang,” paparnya.

Ia menyatakan, surat permintaan mediasi rencananya akan dilayangkan dalam waktu dekat. Itu secepatnya dilakukan agar permasalahan aset antara Kabupaten Serang dengan Kota Serang, terselesaikan.

“Saya sudah minta pekan ini suratnya dimasukan ke Kopsugrah KPK. Kita ingin minta kepastian dimediasi oleh Kopsugrah KPK,” tungkasnya. (MG-01)