Anggota Pansel Calon Anggota Komisaris BUMD yang juga Plh Asisten Daerah (Asda) II Setda Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra ditemui, Selasa (27/6/2023). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon berencana akan melakukan seleksi terbuka atau open bidding untuk 2 (dua) jabatan kosong di 2 BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) milik Kota Cilegon.

Salah satu anggota Panitia Seleksi (Pansel)  sekaligus Plh Asisten Daerah (Asda) II Setda Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra mengatakan, dua jabatan BUMD yang akan dilakukan seleksi terbuka yakni jabatan Dewan Pengawas Syariah BPRS-CM (Bank Syariah Cilegon Mandiri) dan Komisaris Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM).

“Setelah Idul Adha ini kita (Tim Pansel,red)  proses tahapan lelang untuk 2 jabatan akan dibahas,” kata Azis kepada Selatsunda.com ditemui di Kantor Walikota Cilegon, Selasa (27/6/2023).

Aziz menjelaskan, untuk jabatan Dewan Pengawas Syariah BPRSCM harus diisi dari unsur pejabat di Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

Baca juga  HUT Kota Cilegon ke-25 Bakal Meriah, Akan ada Band Ibu Kota Jamrud di Hari Puncak

“Untuk di BPRSCM harus dari unsur pemerintah dan tidak harus dari Eselon II. Sedangkan untuk di PT PCM bebas dari mana saja. Minggu depan baru kita susun oleh Tim Seleksi Pansel dulu untuk jadwal pendaftarannya. Kita hanya menyiapkan SK (Surat Keputusan) Walikota Cilegon. Ketua Tim Seleksi Komisaris BUMD diketuai oleh Pak Sekda (Maman Mauludin),” jelas Aziz.

Dengan terisinya jabatan di 2 BUMD, sambung Aziz tentunya akan lebih melengkapi adminitrasi  serta meningkatkan kinerja dan performa BUMD.

Senada dengan Aziz, Direktur Utama (Dirut) BPRS Cilegon Mandiri, Novran Erviatman Syarifuddin menuturkan, jabatan Dewas BPRS CM kosong sejak Maret 2023 lalu setelah pejabat sebelumnya telah pensiun.

Baca juga  Pilkada 2024, KPU Kota Cilegon Mulai Rekrut PPK dan PPS

“Sudah pensiun Maret kemarin Pak Abdul Karim. Waktu itu, jabatan Dewan Pengawas Syariah ada 2 orang (Abdul Karim dan Fajri Ali). Meskipun sekarang hanya dijabat 1 orang di posisi Dewan Pengawas Syariah, sejauh ini tidak menganggu pelayanan. Karena, Dewan Pengawas ini, bertugas untuk memberikan opini, melakukan pendataan dari sisi syariah,” jelas Novran. (Ully/Red)