Area lahan di TPSA Bagendung, Kota Cilegon yang akan dibangun Pabrik Baru dari bantuan Bank Dunia. (Foto Istimewa)

CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon akan disambangi oleh Pemerintah Pusat yakni dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Besok, Kamis (6/7/2023). Kedatangan Kemendagri untuk membahas terkait regulasi retribusi pengelolaan Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) yang pabriknya nanti akan dibangun oleh Kementerian PUPR dengan dana Bank Dunia.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, Sabri Mahyudin mengatakan, saat ini Pemkot Cilegon tengah mematangkan rencana pembangunan pabrik BBJP baru di TPSA Bagendung yang didanai oleh Bank Dunia.

Pabrik yang akan dibangun dengan dana sekitar Rp 120 miliar itu akan melibatkan sejumlah kementerian. Diantaranya pembangunan pabrik akan dilakukan Kementerian PUPR sementara regulasinya akan dipandu oleh Kemendagri.

Kata Sabri yang akan dibahas nanti dengan Kemendagri terkait retribusi pengelolaan sampah kaitan dengan pembentukan BLUD.

Baca juga  Pertemuan Komwil III APEKSI di Depok, Wali Kota Helldy Ungkap Bonus Demografi 2045 Jadi Bahasan Utama

“Jadi, besok mau datang dari Kemendagri. Nah itu mereka membantu terkait pembentukan kelembagaan UPT BLUD pengelolaan sampah. Mereka akan memandu kita, nanti kita mendapat arahan seperti apa yang harus dilakukan,” ujar Sabri, Rabu (5/7/2023).

Saat ini, kata Sabri, BLUD telah terbentuk. Tinggal nanti bagaimana fungsi BLUD dijalankan dengan regulasi yang ada kala pabrik beroperasi.

“BLUD kan sudah terbentuk. Kalau mereka akan masuk bagaimana membantu terkait penyusunan restribusi pengelolaan sampah. Kita kan ada BBJP, apakah nanti di kelola oleh BLUD, itu masuknya ke BLUD atau bagaimana, itu mereka mengarahkan kepada kami,” terangnya.

Kemudian, pada pertemuan nanti terdapat hal lain juga yang akan dibahas kaitan dengan penyesuaian aturan pusat dan peraturan daerah.

Baca juga  Pertemuan Komwil III APEKSI di Depok, Wali Kota Helldy Ungkap Bonus Demografi 2045 Jadi Bahasan Utama

“Perda yang sudah kita miliki itu, peraturan daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Didalamnya masuk dalam pelayanan kebersihan. Retribusinya ada. Nah, Teman-teman dari Kemandagri ini yang nanti akan meng-guidance,” paparnya.

Sabri menyinggung terkait rencana pembangunan pabrik yang akan dilakukan Kementerian PUPR. Saat ini, rencana pembangunan masuk dalam tahap feasibility study (FS) atau studi kelayakan. Rencananya, ppembangunan fisik pabrik akan dilakukan pada Desember nanti.

Pabrik lanjutnya akan dibangun hingga Oktober 2024. Memasuki Tahun 2025, pabrik akan dilakukan uji coba dan pada tahun itu pula rencananya akan dioperasikan.

“Oktober 2024 sampai 2025, itu trial, percobaan. Kemudian pelaksanaan (operasi pabrik), baru nanti diserahkan ke pemerintah kota,” pungkasnya. (Ronald/Red)