CILEGON, SSC – Rencana Pemerintah Kota Cilegon untuk mengoperasikan BLUD (Badan Usaha Layanan Daerah (BLUD) untuk mengelola sampah bahan bakar jumput padat (BBJP) di Tempat Pembuangan Sampah (TPSA) Bagendung nampaknya belum terwujud. Pasalnya, hingga saat ini Pemkot Cilegon tengah menggodok peraturan walikota.
Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, Muhriji mengatakan, saat ini penyusunan 7 perwal (peraturan walikota) masih kajian.
“Kita sadari pengoperasian BLUD sedikit molor. Karena BLUD tidak berdiri sendiri karena segala macam tata kelelolanya harus di perwalkan. Dari 14 perwal baru 7 perwal (peraturan walikota) yang sudah rampung,” kata Muhriji kepada Selatsunda.com, Senin (14/10/2024).
Ia menambahkan, 14 perwal yang saat ini tengah digodok Pemkot Cilegon diantaranya perwal penyesuaian tarif, perwal SDM, perwak kerjasama.
“Kita sudah susun 7 perwal insha Allah tahun ini selesai dan mudah mudahan tahun depan sudah bisa dijalankan BLUD,” tambah Muhriji.
Pihaknya optimis dapat menjalankan BLUD. Terutama karena pengolahan sampah menjadi bahan bakar berbasis sampah (BBJP) dan RDF daapt memberikan PAD.
“Kalau dihitung, potensi pendapatan dari penjualan BBJP bisa mencapai keuntungan sekitar Rp200 juta, setelah dikurangi biaya operasional,” ucapnya.
Muhriji menyebut, skema pengelolaan sampah ini diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
“Optimis karena Kota Cilegon ini kan sampah menjadi bbjp atau rdf, ini salah satu menjadi pendapatan asli daerah,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Pemkot Cilegon menjalin kerja sama dengan PT Indonesia Power membangun pabrik BBJP. Pabrik yang dibangun untuk memenuhi kapasitas BBJP 2.000 ton perhari yang dibutuhkan Indonesia Power ini diperkirakan akan menghasilkan 30 ton perhari. Selain itu saat ini Pemkot tengah mendapat bantuan dari Bank Dunia untuk membangun pabrik lanjutan BBJP. Proyek yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR itu akan menghasilkan kapasitas BBJP 200 ton per hari. (Ully/Red)
