CILEGON,  SSC –  Rencana Pemerintah Kota Cilegon lewat PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT PCM) selaku Badan Usaha Pelabuhan yang merencanakan pembangunan Pelabuhan Warnasari hingga saat ini tidak berujung untuk dimulainya suatu pembangunan. Mega proyek yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  2016-2021 itu belum juga terbangun karena proses perijinan yang tergolong lambat.  Tambah lagi,  beberapa waktu lalu,  pengunduran Zamhari Hamid dari posisi jabatan Direktur Utama PCM menambah masalah Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cilegon itu menjadi kian menumpuk.

Plt Walikota Cilegon,  Edi Ariadi selaku pemegang saham PCM yang dikonfirmasi, menepis jika pihaknya pesimis terkait pembangunan pelabuhan warnasari.  Apalagi dasar lambatnya rencana mega proyek pelabuhan di lahan seluas 45 hektar itu mengalami kemunduran pasca Dirut Zamhari meletakan jabatan. Ia mengaku,  pemkot masih tetap optimis jika pelabuhan yang dibanggakan masyarakat Cilegon itu suatu saat akan terbangun.

“Itu (pengurusan izin pelabuhan warnasari) mau di evaluasi sekalian.  Harus lah optimis lah,  kalau pesimis tidak akan kerja juga saya,” ungkap Edi usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Cilegon, Senin (2/7/2018).

Disinggung soal adanya Peraturan Pemerintah yang belakangan diterbitkan Pusat dan dinilai sejumlah pihak sebagai suatu kendala dalam pengurusan izin warnasari,  dikatakan Edi,  hal itu tidak sampai membuat langkah pembangunan pelabuhan terhenti. Menurutnya,  pusat semestinya dapat seiring dengan daerah yaitu turut membantu dalam mengakomodir pembangunan pelabuhan milik daerah.

“(Pembangunan Pelabuhan Warnasari) Harus (diperjuangkan).  Alasannya apa, harus dilaksanakan perdanya. Ngga (berbenturan) dengan Permenhub. Kadang-kadang pusat ngga ini sama daerah.  Kalau saya protesnya seperti itu. Bukan daerah ngga mampu,  kadang-kadang pusat minterin aja, ” terangnya.

Terkait rencana evaluasi menyeluruh baik permasalahan kekosongan dirut dan warnasari,  kata Edi,  pihaknya akan mengkoordinasikan hal itu dengan pemegang saham,  Direksi dan Komisaris PCM. Seluruh aturan perlu disesuaikan agar prosedur yang ada dapat sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Nanti saya mau bicara dengan komisaris dan direksi dulu.  Baru nanti bagaimana seharusnya.  Sambil melihat pemendagri 51,” papar Edi.  (Ronald/Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here