CILEGON, SSC – Mundurnya Zamhari Hamid dari posisi Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) dengan alasan menjalani bisnis keluarga masih menjadi tanda tanya sejumlah kalangan termasuk Anggota DPRD Cilegon. Apalagi kemunduran itu tanpa dibarengi dengan pertanggungjawaban yang jelas selama menjabat dari tahun 2016 lalu.

Anggota DPRD Cilegon, Rahmatulloh sekaligus anggota Komisi III ini mengatakan, pengunduran diri Zamhari dari jabatan Dirut PCM dinilai suatu kegagalan dari suatu perusahaan BUMD yang dinaungi langsung oleh Pemerintah Kota Cilegon. Menurutnya, baik Pemkot dan jajaran Komisaris tidak bersikap tegas terhadap Zamhari.  Karena sampai saat ini mantan Dirut KBS itu belum pernah memperlihatkan prestasinya selama menjabat sebagai dirut PCM.

“Mestinya kemunduran atau kegagalan Pak Zamhari selaku mantan Dirut PCM mendapat sorotan dari pemkot dan komisaris kalau perlu ada sangsi karena masa jabatannya belum selesai dan hasilnya belum kelihatan, ” ungkapnya dikonfirmasi, Senin (2/7/2018).

Pengunduran dirut tanpa pertanggungjawaban, Kata Politisi Partai Demokrat ini, juga dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi pemerintahan di Cilegon baik terhadap Pemkot maupun DPRD Cilegon. Menurutnya, Zamhari harus mempertanggungjawabkan selama menjabat termasuk penyertaan Modal sebesar Rp. 98 Miliar yang disetujui legislatif sejak 2016 lalu dan progress rencana pembangunan pelabuhan warnasari.

“Itu perlu pertanggungjawaban terhadap DPRD terhadap sudah menyetujui penyertaan modalnya pada 2016 jangan maen tinggal aja, ” tuturnya.

Ia meminta Pemkot selaku pemegang saham penuh PCM dapat menjalankan mekanisme pengangkatan Direksi sesuai aturan. Menurutnya, pengangkatan Direktur Utama dan jajaran direksi serta komisaris yang ada saat ini tidak secara profesional. Untuk itulah, Ia meminta agar proses penunjukan dan pengangkatan dirut baru kedepan harus dilakukan secara terbuka dan transparan.

“Untuk menempatkan komisaris dan jajaran direksi mestinya melalui lelang profesional dan ada uji kelayakan semacam fit and proper test oleh DPRD atau tim yang profesional ditunjuk oleh pemkot dan ada MOU pada mereka. Jika gagal dalam menjalankan perusahaan ada sangsinya dan jika berhasil ada penghargaan, ” urainya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here