Kondisi kumuh di wilayah Kota Serang. (Foto Dokumentasi)

SERANG, SSC – Luasan pemukiman kumuh di Kota Serang pada tahun 2020, bertambah. Luasan pemukiman kumuh yang tadinya tercatat 14,04 hektar kini bertambah menjadi 202 hektar.

Kepala Sub Bidang Perencanaan, Perumahan dan Pemukiman pada Bappeda Kota Serang, Dedi Cahyadi, Senin (20/7/2020) mengatakan, luasan pemukiman kumuh di Kota Serang bertambah seiring jumlah penduduk yang semakin meningkat. Selain itu timbul wilayah kumuh baru juga karena masalah sampah dimana kesadaran masyarakat menjaga lingkungan terbilang masih rendah.

Sejak 2017, kata dia, upaya Pemerintah Kota Serang dalam menjadikan Kota Serang sebagai Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) telah dilakukan. Hal itu dilakukan dengan bekerjasama dengan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Banten Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Melalui program NUSP (Net Upgrade Sheltter Project) dan NSUP (National Slum Upgrading Program) atau Kotaku.

Seiring program tersebut dijalankan, luasan pemukiman kumuh Kota Serang pada 2018 menjadi berkurang. Luasan pemukiman kumuh pada 2017 yang tadinya tercatat 583 hektar berkurang menjadi 538 hektar pada 2018.

“Awalnya pada 2017 dalam SK Walikota itu, luasan pemukiman kumuh 583 hektar. Kemudian ada pelaksanaan, program NUSP (Net Upgrade Sheltter Project), dan sudah selesai pada 2018 lalu, kemudian NSUP (kotaku). Di tahun 2018 menurun menjadi 538 hektar,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, luasan pada 2019 juga tercatat menurun menjadi 384 hektar. Dengan menyelaraskan program Kemen-PUPR 100-0-100 yakni 100 persen air bersih, nol hektar kumuh, dan 100 persen penangangan limbah, sambungnya, luasan kumuh pada 2020 menjadi 14,04 hektar.

“Karena Kota Serang ini ibu kota dan masih kumuh, jadi mereka (BPPW Banten) mau menyelesaikan di 2019. Itu dibuat tidak menjadi kumuh, atau nol kumuh. Karena di-push, luasan kumuh di 2020 menjadi 14,04 hektar. Itu termasuk Taman Baru, Cipare dan Kilasah,” ujarnya.

Belum lama setelah dikaji ulang dengan melakukan sinkronisasi program antara pusat dan daerah, luasan pemukiman pada 2020 ini diperkirakan bertambah menjadi 202 hektar. Pertambahan luasan ini mempertimbangkan 7 parameter diantaranya penilaian terhadap gedung atau keteraturan bangunan, kondisi jalan, drainase, sanitasi, penyedian air bersih, limbah dan fungsi kebakaran.

“Kemarin setelah kita hitung kembali di 2020 ini, ternyata masih ada kumuh. Yang tadinya tuntas, ternyata masih ada. kumuh ini timbul baru. Artinya Karena jumlah penduduk meningkat. Kemudian ada juga karena kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih kurang. Itu yang menjadi bertambah. Buang sampah, kerusakan jalan. Itu ketebatasan kita di Serang ini,” paparnya.

Sejauh ini, kata dia, penanganan percepatan pemukiman kumuh baru tengah dikoordinasikan dengan beberapa pihak baik dengan BPPW Banten Kemen-PUPR dan Disperkim Provinsi Banten.

“Setelah ada perhitungan baru kita berkonsultasi dengan BPPW Banten, dan Perkim Provinsi. Kalau melihat Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencegahan peningkatan permukiman kumuh, luasan kumuh dibawah 10 hektar itu akan dilakukan penangana pemerintah daerah. Kalau 10-15 hektar itu provinsi, diatas 15 hektar itu pusat,” paparnya.

Meski demikian, percepatan penanganan pemukiman kumuh pada tahun ini sedang dijalankan dan dikerjakan BPPW Banten dengan anggaran Rp 10 miliar. Penataan diprioritaskan pada skala kawasan pemukiman di Kasemen untuk menunjang kawasan Wisata Banten Lama. Sementara skala lingkungan dikerjakan di tiga wilayah yakni Cipare, Taman Baru dan Kilasah.

“Yang ada di Kasemen di Sungai dekat Pasar Karangantu. Itu skala kawasan, yang megang itu oleh pusat BPPW. Anggaran itu sebesar Rp 10 miliar,” pungkasnya. (Ronald/Red)