Suasana RSUD Kota Cilegon. Foto Dokumentasi

CILEGON, SSC – Seiring meningkatnya permintaan pasien umum serta masyarakat dalam memenuhi syarat kriteria orang yang boleh melakukan perjalanan bepergian, RSUD Kota Cilegon tengah mengodok layanan kesehatan tes Covid-19 secara mandiri. Tes untuk mendeteksi virus Corona ini akan diberikan dengan layanan Rapid Diagnosa Test (RDT) dan PCR Test.

Plt Direktur RSUD Kota Cilegon, Meisuri mengatakan, rencana penyediaan layanan test Covid-19 merespon permintaan masyarakat. Mengingat banyak masyarakat ditengah pandemi virus Corona yang belum mereda sangat membutuhkan hasil RDT atau PCR sebagai syarat yang harus dipenuhi saat melakukan perjalanan bepergian.

“Rencananya akan kita berikan kepada semua yang benar-benar memang membutuhkan. Pelayanan kita ini, rapid test dan PCR untuk orang yang perlu. Kan sekarang sudah new normal, sudah banyak orang keluar masuk naik pesawat dan sebagainya. Baik pegawai bank, rumah sakit, BUMN, BUMD, boleh keluar masuk. Tetapi harus menggunakan hasil rapid test, PCR dan surat keterangan sehat,” ujarnya dikonfirmasi, Rabu (3/6/2020).

Secara aturan berdasarkan Permendagri Nomor 78 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BULD), kata Meisuri, RSUD Cilegon dapat berusaha untuk memberi jasa layanan umum. Pengelolaan pelayanan RSUD Cilegon juga mengacu pada Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota dan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon.

Meski telah ada payung hukum, namun kata dia, pelayanan test Covid-19 mandiri masih perlu turunan aturan yakni Peraturan Walikota. Maka dari itu, pihaknya dalam waktu dekat untuk memenuhi layanan test Covid-19 akan mengajukan draft perwal dimana memuat juklak, juknis dan pengaturan nilai tarifnya.

“Tidak mungkin ketika kita menyediakan pelayanan ini, tidak ada aturannya. Terakhir ada perda, dalam satu klausul di perda ini tidak perlu membuat perda lagi, cukup dengan perwal,” kata dia.

“Untuk tarif, memang setiap rumah sakit baik rumah sakit negeri atau swasta, punya kebijakan masing-masing. Nah, kita nanti akan terlebih dahulu menghitung fix cost dan variabel cost, sekaligus kita membandingkan kanan dan kiri kita. Jadi (tarif) itu tidak ada patokannya,” sambungnya.

Perlu diketahui, pengelolaan RSUD berasal dari tiga sumber anggaran baik APBN, APBD dan swa kelola rumah sakit. Dalam rencana test Covid-19 mandiri akan menggunakan anggaran swa kelola.

Artinya, RSUD sebagai BULD diperbolehkan mengelola keuangan sendiri meningkatkan pendapatan lewat sumber anggaran swa kelola. Peralatan test Covid-19 akan disiapkan lewat dana swa kelola.

“Untuk alat rapid dan PCR mandiri ini, kita gunakan dana dari swa kelola BULD. Bedakan alat rapid test dari Bantuan Tak Terduga. Karena te kita mandiri, menggunakan dana swa kelola, pengadaan alatnya terpisah,” paparnya. (Ronald/Red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini