CILEGON, SSC – Penyebaran pejabat fungsional analis kebijakan di Pemerintah Kota Cilegon masih belum merata. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Kesra Setda Kota Cilegon, M. Ali Irfan mengatakan, total pejabat fungsional analis kebijakan di Pemkot Cilegon berjumlah 50 orang.
Saat ini, kata Ali, penyebaran pejabat analis di OPD masih belum merata. Ia mengatakan, setiap OPD semestinya memiliki pejabat fungsional analis kebijakan. Hal itu untuk membantu kepala OPD merumuskan berbagai kebiajak publik untuk masyarakat.
“Memang pendistribusian jabatan analis kebijakan di OPD masih belum merata. Seharusnya, setiap OPD memiliki jabatan analis kebijakan. Dengan hal seperti ini, nanti kita akan kerja sama dengan analis kebijakan di OPD yang ada dengan membentuk tim kerja agar mereka bisa membuat kebijakan, mengidentifikasi permasalahan sehingga bisa disampaikan kepada pimpinan di OPD maupun kepala daerah untuk pembuatan regulasi ke depan,” kata Ali kepada Selatsunda.com diacara Sosialisasi dan Coaching Clinic Penguatan Peran Analis Kebijakan dalam Meningkatkan Indeks Kualitas Kebijakan bertempat di Aula BPKPAD Kota Cilegon, Rabu (23/7/2025).
Ali menjelaskan, belum meratanya penyebaran pejabat analis kebijakan ini, karena terdapat penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan oleh Pemkot Cilegon.
“Jadi mereka naik berdasarkan penyertaan jabatan struktural ke fungsional. Ada beberapa yang memang membuka ruang dari pemerintah pusat untuk uji kompetensi. Tapi itu kan jumlah formasi dan kebutuhan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Jadi intinya adalah saat ini posisinya belum merata. Walaupun belum merata, kita penguatan lebih kepada sistem kerja tadi. Keterlibatan beberapa jabatatan fungsional lain untuk bisa merumuskan kebijakan,” jelas Ali.
Meski demikian, ia pun meminta setiap OPD melakukan evaluasi terhadap kebijakan sehingga bisa bermanfaat oleh masyarakat.
“Kira-kira kalau misalkan masih ada kelemahanhya di mana, kira-kira buat kebiajakan baru seperti apa, jadi untuk sekarang ini kita berupaya untuk mengevaluasi dan menyesuaikan dengan indikator-indikator yang ada dalam pengukuran indeks kualitas kebijakan,” ujarnya. (Ully/Red)
