Perwal pejalanan dinas asn kota cilegon di permasalahkan
Foto Ilustrasi Perjalanan Dinas (Sumber:google)

CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon mengkaji ulang anggaran perjalanan dinas Sekretariat DPRD (Setwan) Cilegon sekitar Rp 10 miliar pada tahun 2019 ini. Pasalnya, anggaran di 2018 dianggap pemborosan setelah pemkot melakukan konsultasi dengan Korpsurgah KPK.

Untuk mengefisiensikan anggaran tersebut, pemkot membuat Peraturan Walikota (Perwal) Kota Cilegon 2019 tentang perjalanan dinas Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang saat ini telah ditandatangani oleh Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi. Salah satunya dalam klausul pada perwal itu mengatur perjalanan dinas Sekretaris Dewan (Sekwan) yang harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.

“Perwal draf perjalanan dinas Setwan sudah saya teken. Penekenan SK enggak boleh bu Sekda (Sari Suryati,red) dong. Memang waktu hari Kamis atau Jumat lalu tuh ada SP (Surat Perintah) perjalanan dinas tersebut. Enggak biasanya kan saya nanda tangani. Saya tolak dulu karena biasanya kan bukan saya yang tandatangan. Sekarang, karena ada perwal akhirnya saya tandatangani perwal tersebut, “ kata Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi saat ditemui di Kantor Walikota Cilegon, Rabu (9/1/2019).

Edi mengaku, jika dalam isi perwal tersebut juga telah disetujui oleh Pimpjnan DPRD Kota Cilegon, Fakih Usman Umar.

“Kelihatanya pak Ketua (Fakih Usman Umar,red) udah setuju tuh isi dalam perwal tersebut,” ujar Edi.

Perwal perjalanan dinas ASN termasuk Setwan yang dibuat, menurut Edi, adalah salah satu cara untuk mengefisiensikan anggaran. Dengan begitu, anggaran yang ada dapat ditekan.

“Saya lagi tanya nih berapa besar rata-rata efisiensinya dan berapa silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Kebanyakan silpa di DPRD khususnya di perjalanan dinas dan sebagainya. Saya juga ingin nanya juga karena anggaran untuk perjalanan dinas di 2019 yang disiapkan kurang lebih Rp10 miliar. Gede lah anggaran tersebut,” ujarnya.

Senada dengan Edi, Plt Kabag Hukum Setda Kota Cilegon Bambang Hario Bintan membenarkan bahwa perwal perjalanan dinas Setwan sudah ditandatangani oleh Plt Walikota. Secara teknis, Bambang yang juga merangkap sebagai Staf Ahli Bagian Hukum, perwal tersebut dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN dan PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Bahwasannya persetujuan perjalanan dinas khusus Sekwan harus mendapatkan izin kepala daerah dan pimpinan DPRD.

“Kebijakan pengaturan penandatangan perjalanan dinas ini sesuai dengan undang-undang administrasi pemerintahan,” pungkasnya. (Ully/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?