Suasana lahan pemkot di Terminal Terpadu Merak yang sebelumnya digunakan untuk pedagang telah dikosongkan, belum lama ini. Lahan ini akan digunakan oleh PT ASDP untuk pengembangan Dermaga Premium. Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon akhirnya memutuskan untuk memilih pola kerjasama sewa lahan dengan PT ASDP terkait luasan lahan sekitar 4,4 hektar yang akan digunakan untuk Pengembangan Dermaga Premium di Pelabuhan Merak. Padahal dari dua opsi kerjasama yang sebelumnya sempat ditawarkan ASDP saat ekspos dermaga premium di Kantor Walikota Cilegon, Rabu, 14 November 2018 lalu, Pemkot cenderung memilih opsi Kerjasama Pemanfaatan (KSP) ketimbang sewa lahan.

Kabarnya, baik Pemkot dan ASDP telah meramu satu pilihan kerjasama yang menguntungkan kedua pihak saat melakukan pertemuan lanjutan di Pemkot pada Senin, 3 Desember 2018 lalu.

Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi yang di konfirmasi membenarkan kerjasama keduanya jatuh pada pilihan kerjasama sewa lahan. Perjanjian kerjasama ini, kata Edi, akan diteken lebih dahulu yang mana dasar kerjasama yakni Perwal nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, direvisi secara simultan. Dalam waktu dekat, sambungnya, kedua pihak akan meneken nota kesepahaman bersama (memotandum of Understanding) sekaligus perjanjian kerjasamanya.

“(penawaran ASDP) sudah di revisi. Kalau untuk yang tarif (sewa lahan), kita pakai (Perwal sebelum revisi) yang Rp 3.000 permeter dulu tapi nanti dalam perjanjian untuk selanjutnya akan disesuaikan. Jadi bukan kerjasama pemanfaatan lahan, tapi sewa lahan,” ungkapnya, Rabu (5/12/2018).

Kerjasama sewa lahan sebelum perwal direvisi, sambung Edi, dipilih bukan tanpa pertimbangan. Justru teken kerjasama yang dijadwalkan dalam waktu dekat ini menjadi keputusan pemkot menyelamatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah sebelumnya sempat kehilangan sekitar Rp 2 miliar pertahun karena pengelolaan terminal Tipe A, Terminal Terpadu Merak (TTM) dialihkan ke Pemerintah Pusat. Sekalipun keuntungan yang didapat dari kerjasama itu masih belum sesuai harapan, namun ia yakin PAD yang diperoleh atas kerjasama ini akan terdongkrak jauh lebih besar dari yang hilang pasca perwal direvisi. Termasuk membuat perjanjian kerjasamanya secara jangka panjang.

“Sabar lah, kan dia belum punya untung. Tapi kan dari loss potensi 2 atau 3 miliar, itu ada penggantinya. Kalau saya merubah perda atau perwal kan lama. Dari pada status quo seperti CCM dan (masalah parkir) yang itu, (pendapatan) pajaknya ngga ada tuh,” paparnya.

“Jadi durasi kerjasama perkiraanya 20 atau sekian puluh tahun, jangan pertahun-pertahun. Jadi jangka panjang sekaligus, 20 tahun lah dia sama kita,” urainya.

Disinggung benefit apa saja yang akan juga diperoleh atas kerjasama itu, Edi yakin ASDP setuju jika pengelolaan parkir di dermaga premium di kelola Pemkot. Begitu juga dengan permintaan Kapal pada kerjasama itu, ia juga yakin ASDP menyetujuinya.

“Parkir?, karena ternyata Kementerian Perhubungan mau mengelolakan kepada ASDP semuanya, tapi kita hak retribusi parkir segala, dapat. Jadi total retribusi dengan, itu sekian. Justru saya minta kayak airport tax gitu lah, (bisa) ada ngga. Kapal juga termasuk di dalamnya,” tandasnya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here