CILEGON, SSC – Draf Peraturan Walikota Kota Cilegon 2019 menyangkut Perjalanan Dinas Aparatur Negeri Sipil (ASN) disoal oleh Komisi 1 DPRD Cilegon. Didalam satu klausul pada perwal tersebut disorot parlemen karena perjalanan dinas ASN di Sekretariat Dewan (Setwan) harus seizin Plt Walikota, Edi Ariadi selaku Kepala Daerah.
Menanggapi itu, Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi menjelaskan, pada dasarnya draf perwal itu disusun untuk membatasi perjalanan dinas seorang ASN termasuk yang bekerja di lingkup Sekretariat Dewan. Ia menganalisa jika perjalanan dinas ASN yang selama ini terjadi di Sekwan sangatlah tidak terkontrol. Dengan perwal ini, keturutsertaannya dibatasi.
“Waktu itu kan enggak bisa terkontrol. Jadi sekarang akan saya batasi perjalanan dinas tersebut. Contohnya, kalau di Setwan bisa dua atau tiga orang yang ikut. Bidangnya berapa, kan ini nggak. Kemarin itu (APBD 2018) sampai nggak terkontrol,” kata Edi, Selasa (8/1/2019).
Soal klausul draf perwal yang menyiratkan perjalanan dinas ASN di Setwan harus seizin kepala daerah, kata Edi, hal itu dinilainya sangat ganjil. Secara hirarki pemerintahan, perjalanan dinas setiap ASN termasuk Setwan harus seizin Sekretaris Daerah selaku birokrat tertinggi di pemerintahan. Hingga saat ini, ia menolak untuk meneken draf tersebut.
Baca : Draf Perwal Perjalanan Dinas Terkait klausul Sekwan Seizin Walikota Cilegon Disoal
“Semestinya pejabat tertinggi ASN ini kan bu Sekda (Sari Suryati,red) bukan ke Plt Walikota. Kan (draft perwal) ngga saya tanda tangan kemarin. Saya menolak neken, engga biasanya ini saya yang tanda tangan. Biasanya itu lho (perjalanan dinas ASN disetujui Sekda),” terangnya.
Dijelaskannya, perwal yang dimaksud untuk mengatur ASN ini bertujuan untuk mengefisiensikan anggaran. Pembatasan dalam perwal ini hanya khusus mengatur untuk ASN.
“Memang kan perwal itu belum jadi, yang jelas ya, kita harus efisiensi di (anggaran) perjalanan. Kalau dewannya mah nggak ditanya-tanya, ini eksekutifnya yang ikut-ikut nih,” tungkasnya. (Ully/Red)
