20.1 C
New York
Kamis, Desember 11, 2025
BerandaPemerintahanRawan Dikorupsi, KPK Turun ke Pandeglang 'Pelototi' Aliran Dana Desa

Rawan Dikorupsi, KPK Turun ke Pandeglang ‘Pelototi’ Aliran Dana Desa

-

PANDEGLANG, SSC – Pengelolaan aliran Dana Desa (DD) rawan diselewengkan dan berpotensi untuk dikorupsi di berbagai daerah juga tak terkecuali di Kabupaten Pandeglang. Apalagi tingkat pengawasan dana yang dikucurkan pusat ke daerah itu masih tergolong rendah.

Untuk mengawasi itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI turun langsung ke Pandeglang membentuk tim pengawas yang tergabung dalam Lintas Masyarakat Anti Korupsi (Limasakti). KPK juga bekerjasama dengan Pemkab Pandeglang dengan melibatkan 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik Dinas Sosial, Dindikbud dan DPMPD serta Lembaga BPJS Pandeglang. Bersama Tim pengawas ini, KPK akan turun ke lapangan selama 3 hari mulai pada Jumat, (7/9/2018) hingga Minggu (9/9/2018) di tiga kecamatan yakni Kecamatan Kaduhejo, Picung, Kecamatan Sumur.

“Dari hasil survei kita (KPK RI) sudah 90 kepala desa yang sudah terbukti menyalahgunakan anggaran desa. Oleh karena itu, kondisi ini, kami anggap paling urgensi,” kata Deputi Bidang Pencegahan pada Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI, Ramah Handoko saat ditemui wartawan di Pemkab Pandeglang,” Senin (20/8/2018).

KPK, sambung Handoko, akan menyorot beberapa kegiatan di 3 kecamatan itu. Termasuk nanti akan menanyakan terkait kepuasan pembangunan dana desa dan pelayanan dasar lainnya seperti bantuan operasional sekolah (BOS), Kepesertaan BPJS serta program PKH.

“Kita OTT DPRD dan Kepala Daerah tapi ternyata masih ada saja oknum dibawah yang bermain. Kami ingin berimbang, mulai dari atas sampai kebawah pelayanan dasar ini bisa maksimal,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Irna Narulita menuturkan, pemkab mendukung speenuhnya kegiatan yang dilakukan oleh KPK RI dalam mengamankan dana desa (DD) agar terhindar dari penyelewengan. Bahkan, Ia juga mendukung transparasi anggaran dan akuntabel sehingga tindak korupsi tidak terjadi.

“Ini upaya kami agar Pemkab Pandeglang bersih, transparan dalam tata kelola anggaran tertib administrasi sehingga bebas dari korupsi guna mendukung pembangunan yang lebih baik dan lebih maju”, ucapnya. (Azis/red).

Redaksi Selatsunda
Redaksi Selatsundahttps://selatsunda.com
Sajian informasi dikemas dengan tulisan berita yang independen

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -