CILEGON, SSC – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banten telah mengetahui ada permintaan Pemerintah Kota Cilegon ke Pemerintah Provinsi Banten untuk meminta rekomendasi Pelabuhan Warnasari sehubungan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Banten yang hingga kini belum kunjung ditandatangani Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Kepala KSOP Banten, Herwanto dikonfirmasi, Rabu (28/8/2019) tak menampik jika mendapat informasi tersebut dari anak buahnya saat mengikuti rapat di Provinsi Banten, Selasa (27/8/2019) kemarin. Ia menyatakan, dokumen RIP tidak dapat dipecah-pecah untuk kepentingan satu pihak saja. Pada dasarnya, RIP merupakan satu kesatuan pedoman perencanaan, pembangunan dan pengembangan dari seluruh Pelabuhan Umum dan TUKS yang ada di wilayah Banten.

“Informasi memang dia (Pemerintah Kota Cilegon) minta rekom khusus untuk PT PCM (PT Pelabuhan Cilegon Mandiri). Tapi kan RIP nggak bisa dipecah-pecah seperti itu. Itu nggak boleh. Kan (RIP) itu harus satu kesatuan,” ujar Herwanto.

Baca : Persetujuan RIP Banten Masih Tertunda

Menurut dia, rekomendasi yang diminta itu belum tentu bisa menjadi acuan dalam melenggapi persyaratan dokumen yang diajukan PCM untuk memperoleh Surat Penugasan dimulainya Pembangunan Pelabuhan Warnasari. Syarat suatu Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk mendapatkan izin pembangunan bukanlah rekomendasi melainkan RIP. Karena RIP sendiri, kata dia, tidak mencakup satu kepentingan saja tetapi Pelabuhan dan TUKS yang ada di Daerah Lingkup Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkup Kepentingan (DLKp) Pelabuhan yang ada di Banten.

“Ini kan RIP-nya, RIP Banten secara keseluruhan. Itu kan yang berhubungn dengan DLKr, DLKp dari ujung Anyer sampai ke Bojonegara. Sekarang kan ada penggabungan Anyer dan Bojonegara. Maka harus dibuatkan revisi. Jadi nggak bisa BUP minta khusus. Yang ada itu harus satu Induk, Rencana Induk Pelabuhan. Artinya (Revisi RIP) ada (Rencana Pembangunan) Warnasari, (Pengembangan Usaha) Pelindo dan sebagainya,” terangnya.

Dijelaskan dia, RIP itu sendiri pada 2017 lalu telah dikeluarkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 110 Tahun 2017. Namun seiring waktu berjalan dengan mulai banyaknya pembangunan dan perubahan Pelabuhan maupun TUKS di Banten, RIP kemudian direvisi.

“Dulu itu RIP sudah ada, cuman karena perkembangan, ada beberapa perubahan, perlu direvisi. Untuk jumlahnya (BUP yang mengajukan di RIP), Saya lupa itu berapa. Semua ada di (Bidang) Perencanaan,” paparnya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here