Asda III Kota Cilegon, Dana Sujaksani (tengah) didamping Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Reformasi Birokrasi Setda, Sam Wangge, (ketiga sebelah kiri) dan Kabid Penilaian Kinerja pada KemenpanRB Agus Yudi Wicaksono pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang digelar di Aula Setda II Kota Cilegon, Rabu (28/8/2019).

CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon melalui Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Cilegon melaksanakan sosialisasi terkait aturan pencapaian penilaian kinerja ASN (Aparatur Sipil Negera) saat di Aula Setda II Pemkot Cilegon, Rabu (28/8/2019). Hadir dalam sosialisasi, Asda III Setda Kota Cilegon, Dana Sujaksani, Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Kota Cilegon, Sam Wangge, Kasubag Kelembagaan dan Anftojab Organisasi Reformasi Birokrasi, Ipung E Setianingrum, para pejabat eselon II dan Sekretaris OPD.

Asda III Kota Cilegon, Dana Sujaksani mengatakan, sosialisasi aturan ini sebagai upaya pemkot mengiplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Sosialisasi bertujuan untuk menyatukan pemahaman kepada seluruh ASN tentang aturan yang akan diterapkan. Selain itu juga sosialisasi bermaksud untuk mempercepat penyusunan sistem kinerja seluruh ASN memberikan kinerja terbaiknya sebagai pegawai.

Asda III, Dana Sujaksani memberi kata sambutan

“Dengan adanya PP Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai ini, sebagai salah satu acuan yang harus dimiliki oleh ASN agar lebih disiplin dalam bekerja. Aturan ini pun sudah sangat jelas, bagi ASN yang kinerjanya rendah akan menerima saksi Adminitrasi tentang kedisiplinan,” kata Dana kepada awak media usai sosialisasi.

Dana menerangkan, dalam aturan tersebut sangat jelas mengatur tentang seluruh penilaian kinerja pegawai. Termasuk didalamnya, kata dia, juga mengatur sanksi kepada ASN jika tidak disiplin dalam bekerja.

“Penilaian maupun sanksi tersebut akan jelas terperinci. Di mana, semua kinerja dan pencapaian selama ASN bekerja pun akan menjadi penilaian yang akan kita nilai.
Bisa dengan menyiapkan cek list kinerja. Jadi apa yang dikerjakan ditulis dan dilaporkan,” tambah mantan Kadis Perhubungan (Dishub) ini.

Dana menyatakan, dengan penerapan PP diharapkan dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan disiplin ASN dalam bekerja.

“Saat ini Pemkot sudah menerapkan finger print untuk memantau kinerja ASN. Dengan aturan baru tersebut, pengawasan kinerja semakin ketat,” tuturnya.

Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Kota Cilegon, Sam Wangge memberi sambutan

Sementara itu, Kepala Bidang Penilaian Kinerja pada KemenpanRB Agus Yudi Wicaksono yang hadir dalam sosialisasi sebagai pembicara mengatakan, penerapan PP 30 tahun 2019 merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah. Penerapan aturan ini bisa dijadikan tolak ukur untuk meningkatkan indeks kinerja ASN baik menyangkut tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan dalam bekerja.

Peserta tampak serius mengikuti sosialisasi

“Mau tidak mau namanya PP itu harus dilakukan. Karena, nantinya akan terlihat jelas, apakah pegawai tersebut memang memiliki kuantitas dan kualitas dalam bekerja. Ini bagian dari reformasi birokrasi untuk memberikan dampak perubahan. Misal pelayanan publik indeksnya dari berapa ke berapa perubahannya,” ujarnya. (ADV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here