Belasan guru honorer yang tergabung dalam FKGTH mengadu nasib mereka ke DPRD Kota Cilegon, Kamis (12/8/2021). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Belasan guru honorer datang mengadu nasib ke DPRD Kota Cilegon, Kamis (12/8/2021). Belasan guru honorer yang berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS) ini ingin mengadu banyak hal yang mendera nasib mereka. Terutama keinginan untuk bisa menjadi Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

Ketua Forum Komunikasi Guru Tenaga Honorer (FKGTH) Kota Cilegon Somy Wirardi mengatakan, hingga saat ini nasib dan kesejahteraan para guru honorer yang berstatus TKS masih belum jelas oleh Pemkot Cilegon.

Perubahan status TKS menjadi TKK dengan dasar keputusan atau peraturan walikota, kata dia, sangat dibutuhkan. Karena guru honorer dengan status TKK bisa mengikuti program sertifikasi.

“Apa yang jadi manfaat TKK tersebut, kita menginginkan diterbitkannya peraturan walikota dari TKS menjadi TKK untuk melakukan sertifikasi. Mengambil program pemerintah pusat. Untuk mengambil sertifikasi, harus ada SK walikota,” ujar kata Somy kepada awak media ditemui di DPRD Kota Cilegon,” Kamis (12/8/2021).

Somy mengungkapkan, persoalan soal nasib guru honorer bukan hanya menyangkut TKK untuk sertifikasi saja tetapi juga menpersoalkan janji politik Walikota dan Wakil Walikota, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta menaikan 50 persen honor.

Saat ini, kata Somy, rata-rata honor daerah guru honorer terbilang kecil dan sangat jauh dibawah UMK. Honor yang diterima guru honorer dari dana BOS rata-rata sebesar Rp 450 ribu perbulan.

Guru honorer bertemu dengan Ketua DPRD Cilegon, Isro Miraj

Para guru honorer tentang belum terealisasikan janji politik kenaikan honor 50 persen mengaku sangat bersabar meski mengetahui jika honor untuk Ketua RT/RW lebih dulu diprioritaskan.

Baca juga  Demo Hari Tani, Mahasiswa Cilegon Soroti Lahan Pertanian Menyusut Akibat Industri

“Mestinya pak Helldy saat menjabat sampai sekarang ini naik Rp 675 ribu. Karena kami tertunda, karena pembayaran RT/RW atau tim ahlinya, kami jadi bersabar” tuturnya.

Guru honorer masih legowo dengan belum terealisasi kenaikan honor. Tetapi mereka tetap ingin kenaikan honor juga diprioritaskan. Karena jika mengukur pengabdian berpuluh tahun untuk Kota Cilegon, loyalitas guru honorer begitu besar.

“Kenapa kami tidak didahulukan, apa lah artinya kami sebagai guru. Sementara, loyalitas kita, integritas kita sangat luar biasa,” ungkapnya.

Ia mengaku, jauh sebelumnya saat pelantikan FKGTH beberapa waktu lalu sudah mengadukan masalah tersebut kepada Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta. Saat itu, atas arahan Wakil Walikota Sanuji, dakodik guru honorer sebanyak 792 guru sudah diberikan kepada Dindik Cilegon untuk ditindak lanjuti.

Namun sesudah itu kala bertemu Walikota Helldy, nasib guru honorer malah tidak jelas. Kala itu, ia meminta agar guru honorer berstatus TKS bisa menjadi TKK. Karena selama berpuluh tahun mengabdi, guru honorer berstatus TKS tidak memiliki payung hukum. Itu berbeda jika dibandingkan dengan guru berstatus THL dan TKK.

Somy mengaku sangat kecewa dengan jawaban Walikota Helldy yang dinilainya menggantung nasib para guru honorer.

“Pak walikota menyampaikan kepada saya, akan menyelesaikan THL menjadi TKK. Saya bertanya lagi ke beliau, lalu bagaimana nasib kami yang TKS? . Kemudian beliau (walikota) menjawab tidak bisa menjanjikan itu. Karena itu (status TKS guru honorer) adalah SK kepala sekolah. Disitulah kami kecewa. Selama 20 tahun, nasib kami ini seperti apa? Sapi perah kah kami?,” ucapnya kesal.

Baca juga  Jelang Pemilu 2024, Partai-partai baru Sowan ke KPU Cilegon

Ia berharap dengan datang ke DPRD Cilegon melalui Ketua DPRD Isro Miraj bisa mendorong Pemkot merubah status mereka dari TKS menjadi TKK.

Ia masih mengharapkan ada solusi atas masalah guru honorer. Kata dia, bilamana perwal atau SK Walikota masih tidak dikeluarkan maka para guru honorer akan melakukan demo besar-besaran.

“Kami akan turun ke jalan. Kita akan demo. Tetapi kami guru, kami melakukan dengan santun. Tetapi kami yakin dengan harapan kita, semua (solusi) bisa dilakukan,” terangnya.

Sementara itu, terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon Ismatullah menyatakan jika Pemkot Cilegon berencana akan menaikan honor para guru TKS dari sebelumnya Rp 450 ribu hingga Rp 675 ribu.

“2022 mendatang akan kami naikan honor mereka jadi Rp 675 ribu. Dan kami pun telah mengangkat 14 guru dari TKS menjadi TKK. Tak hanya itu, kami juga udah menyerahkan data dapodik para guru TKS ke Walikota Cilegon, Helldy Agustian. Dan semua tergantung Pak Wali kapan bisa menaikan honor para guru TKS tersebut,” pungkasnya.(Ully/Red)