CILEGON, SSC – Tokoh Masyarakat (Tokmas) Cilegon Husen Saidan mengkritisi sejumlah kebijakan yang dilakukan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustia-Sanuji Pentamarta. Kritik itu menyangkut adanya pembentukan Tim Percepatan Pembangunan.
Husen menyatakan, dia bukan menolak pembangunan dipercepat. Namun menurutnya yang tidak sesuai adalah pembentukan dari tim itu sendiri.
Karena saat Helldy-Sanuji yang sudah duduk di kursi eksekutif semestinya bekerja dengan jajaran di internalnya untuk masyarakat Cilegon. Bukan mengurus masyarakat dengan melibatkan tim dari pihak eksternal.
“Kita bukannya menolak untuk percepatan pembangunan. Tapi kita menolak adanya orang-orang diluar sana. Masih banyak pihak internal atau parlemen yang punya kapasitas untuk pengawasan kinerja pemkot. Di satu sisi pemerintah melakukan efisiensi anggaran namun sisi lain dengan pembentukan Tim Percepatan Pembangunan ini justru melakukan pemborosan anggaran,” kata Husen usai bertemu dengan Ketua DPRD Cilegon Isro Miraj di gedung DPRD Cilegon, Rabu (7/4/2021).
Selain soal Tim Percepatan Pembangunan, ia juga mengkritisi kebijakan bakal tidak dilanjutkannya mega proyek pembangunan JLU dan Pelabuhan Warnasari.
“Bagi saya pembangunan JLU dan Warnasari wajib dilanjutkan. Karena program tersebut sudah disetujui oleh masyarakat. Uang yang dikeluarkan pun bukan puluhan miliar bahkan ratusan miliar. Jadi wajib dijalankan,” tegasnya.
Husen dalam mengkritisi dua hal tersebut juga menyinggung 10 janji politik Helldy-Sanuji yang hingga saat ini belum disosialisasikan dan terealisasi ke masyarakat.
“Justru kita akan kontrol dan awasi bahkan jika 10 janji politik ini tidak juga teralisasi oleh Helldy-Sanuji, saya sebut ini merupakan suatu kebohongan publik. Dan kami akan laporkan kebohongan publik tersebut. Karena itu, minimal 50 persen janji politik itu harus bisa terealisasi,” lanjutnya.
Dia berharap, aspirasinya ini dapat diakomodir dan menjadi perhatian parlemen agar dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Di tempat yang sama Ketua DPRD Cilegon, Isro Miraj mengapresiasi adanya masukan yang dilayangkan tokmas pada pihaknya. Menurut Isro, ketika aspirasi itu bermuara pada kepentingan masyarakat, maka wajib bagi pihaknya untuk mengakomodir hingga menjadi perhatian eksekutif.
“Yah kalau memang itu ada permintaan masyarakat (menyoal pembentukan Tim Percepatan Pembangunan) meminta dipertemukan, kita fasilitasi saja. Biar jawabannya langsung dari eksekutif, biar kita juga sekalian tahu sumber anggarannya dari mana dan berapa jumlah fixed dan latar belakang keilmuan anggotanya. Itu juga alasannya mengapa kita belum memanggil, karena belum ada aduan dari masyarakat,” pungkasnya. (Ully/Red)
 Cilegon Husen Saidan mengkritisi sejumlah kebijakan yang dilakukan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustia-Sanuji Pentamarta. Kritik itu menyangkut adanya pembentukan Tim Percepatan Pembangunan.Husen menyatakan, dia bukan menolak pembangunan dipercepat. Namun menurutnya yang tidak sesuai adalah pembentukan dari tim itu sendiri.){kind=link}