CILEGON, SSC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon untuk segera merealisasikan pembangunan Pelabuhan Warnasari. Yang mana proyek pembangunan ini merupakan salah satu program prioritas pasangan Robinsar-Fajar Hadi Prabowo saat Pilkada 2024 lalu.
Percepatan pembangunan Pelabuhan Warnasari sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Sokhidin, melihat banyak sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah dari pembangunan pelabuhan tersebut. Selain dari pendapatan pandu tunda juga dari penyewaan lahan pergudangan bagi eksportir dan importir.
“Pelabuhan itu itemnya banyak yang bisa menghasilkan PAD. Tidak hanya dari kapal sandar, tapi juga dari pergudangan yang sangat laku keras untuk barang ekspor dan impor,” kata Sokhidin ditemui di DPRD Kota Cilegon,” Selasa (5/7/2025)
Selain itu, akses jalan menuju pelabuhan akan lebih mudah jika kerja sama antara Pemkot Cilegon dan Krakatau Steel dapat terjalin.
Sokhidin menilai keterlibatan pihak swasta atau investor, seperti yang diwacanakan oleh salah satu anak perusahaan PT KS, bisa mempercepat realisasi pembangunan.
Namun, ia mengaku kecewa karena komunikasi dari pihak eksekutif terkesan minim.
Hingga kini, belum ada informasi resmi yang jelas mengenai perkembangan pengurusan regulasi maupun konsesi dari pemerintah pusat.
“Kita komitmen mengawal ini. Tapi saya minta kepada pemerintah, beri info ke kita dong. Selama ini kita mencari-cari sendiri info validnya,” tegasnya.
Menurut Sokhidin, jika regulasi dan izin konsesi telah dikantongi, proses pencarian investor akan menjadi jauh lebih mudah.
Pelabuhan Warnasari juga diharapkan dapat segera memberikan kontribusi PAD tanpa harus menunggu penyelesaian pembangunan secara penuh.
“Kalau menunggu selesai, lama kita tidak mendapatkan PAD. Kalau sering profit diterapkan, Pemkot bisa terima bagian keuntungan langsung, tidak semuanya untuk bayar hutang,” tambahnya.
Dengan luas lahan yang tersedia, Pelabuhan Warnasari juga diproyeksikan mampu menghadirkan gudang-gudang besar untuk transit barang ekspor-impor, sebelum dikirim ke pabrik atau pelabuhan tujuan.
Potensi ini diyakini akan mengukuhkan Cilegon sebagai “kota dolar” karena transaksi yang terjadi berbasis mata uang asing.
Sokhidin berharap, Pemkot Cilegon segera menuntaskan urusan regulasi dan izin konsesi, serta membangun komunikasi yang intensif dengan Kementerian Perhubungan.
Dengan begitu, pelabuhan yang telah lama dinantikan ini bisa segera menjadi penggerak ekonomi baru bagi Kota Cilegon. (Ully/Red)
