CILEGON, SSC – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Cilegon menggelar agenda publik tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan visi-misi yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
Plt Pejabat Bappedalitbang Kota Cilegon, Ahmad Junaedi mengatakan, agenda publik ini menekankan kepada semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Cilegon untuk tidak lagi mengandalkan sumber anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau transfer dari pusat yang terbatas. Akan tetapi, bagaimana OPD di Cilegon mampu penerapan strategi Pentahelix—kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta/industri, perguruan tinggi, media massa dan masyarakat.
“Kita memerlukan sinergi, kolaborasi, serta inovasi pendanaan. Sasaran pembangunan bisa dicapai melalui skema Public Private Partnership (KPBU) maupun penguatan program CSR dari industri-industri yang ada di Cilegon,” kata Jubaedi ditemui di Bappedalitbang, Rabu (17/12/2025).
Kata Jubaedi, hal yang saat ini menjadi fokus utama yang dilakukan oleh Pemkot Cilegon, keseimbangan antara nilai investasi yang besar di Cilegon harus mampu menekan angka pengangguran yang terjadi di Cilegon.
“Data menunjukkan investasi besar, namun penyerapan tenaga kerja masih minim. Ini menjadi dasar kita untuk mencari solusi ke depan agar investasi yang masuk berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan penurunan pengangguran,” tegasnya.
Mantan Kepala Diskominfo Kota Cilegon, menguraikan, pembangunan daerah juga diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengurangan kemiskinan, serta penguatan link and match antara lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.
“RKPD 2027 lebih indikator makro, antara lain, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui kualitas pendidikan dan layanan kesehatan,” ujarnya.
Ia menilai, industri yang beroperasi di Kota Cilegon memiliki tanggung jawab sosial untuk turut ambil bagian dalam menyelesaikan persoalan pembangunan daerah.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor tersebut perlu terus diperkuat dan dipertajam agar capaian pembangunan lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk dalam penanganan persoalan rumah tidak layak huni secara bersama-sama. (Ully/Red)
