Banjir terjadi pada April 2018 lalu di Perumahan PCI, Kecamatan Cibeber, Cilegon. (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – Guna menangani persoalan banjir yang terjadi di Kota Cilegon khususnya imbas banjir kiriman, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk mengambil langkah moratorium atau penghentian sementara aktivitas pertambangan bahan galian C yang berada di sepanjang Jalan Lingkar Selatan (JLS). Diketahui pada april 2018 lalu, banjir kiriman yang menerpa Cilegon salah satunya dipicu karena rusaknya lingkungan akibat aktivitas Galian C di JLS dan Ciwandan yang marak dimana lokasinya merupakan perbatasan wilayah antara Cilegon dan Kabupaten Serang.

Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi mengaku, akan berkomunikasi dengan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) untuk mempercepat moratorium galian C. Langkah itu diperlukan untuk mengantisipasi banjr karena Cilegon berada di jalur hilir sedangkan dibagian hulunya berada di daerah Kabupaten Serang.

“Perlu ada komunikasi dengan Pak Gubernur untuk masalah penanganan banjir ini. Saya juga minta agar moratorium galian C ini bisa dikeluarkan. Sebab, secara teknis, Kota Cilegon terletak di bagian hulu sedangkan di hulu kewenangan berada di Kabupaten Serang. Akan sulit kalau bagian hilir jadi diprioritaskan sedangkan daerah hilirnya tidak dikerjakan,” kata Edi usai rapat Paripurna Tanggapan/Jawaban Walikota Terhadap Pandangan Umum Fraksi Atas Raperda Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 dan Penyampaian Raperda Inisiatif DPRD Tentang Ketahanan Keluarga keluarga di Ruang Rapat Paripurna DPRD Cilegon,” Senin (4/11/2018).

Edi menambahkan, selain melakukan komunikasi bersama Gubernur Banten, pemkot juga berencana akan berkoordinasi dengan Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah. Termasuk membahasnya dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten terkait aktivitas galian C maupun angkutan truk di JLS.

“Pengendalian banjir seperti apa yang akan dilakukan kita, tentunya setelah ada koordinasi antara Bupati Serang, BLH Kabupaten Serang bersama Pemkot Cilegon. Begitu juga untuk Dishub dan Satpol PP untuk tegas terhadap keberadaan truk bertindak besar dengan membawa pasir galian untuk di sanksi,” tambah Edi.

Edi tak menampik, penanganan internal yang dilakukan pihaknya belum berjalan sesuai harapan lantaran beberap rencana perbaikan tandon-tandon di beberapa titik, gagal untuk dilelang. Oleh karena itu, kepala daerag ini meminta dinas terkait untuk cepat melakukan lelang mengingat sudah memasuki musim hujan.

“Tandon-tandon yang gagal lelang itu, saya minta untuk dilelang cepat aja. Takut nanti ditanya mana pengendalian banjirnya. Padahal sudah ada lokasinya, seperti di daerah Ciwandan, Bagendung, Randakari tuh,” ucap Edi. (Ully/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?