Ilustrasi (Sumber Foto Net)

CILEGON, SSC – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon telah mengusulkan dana pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon (Pilkada) Tahun 2020 sebesar Rp 13 miliar ke Pemerintah Kota Cilegon. Keterbutuhan dana pilkada ini akan menggunakan APBD tahun 2020 lewat Perjanjian Hibah.

“Kita (Bawaslu,red) sudah ajukan untuk dana pengawasan Pilkada 2020 sebesar Rp13 miliar. Seperti apa proses, ekspose dan direalisasi atau tidak, kita masih menunggu keputusan dari Pemkot Cilegon,” kata Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Siswandi ditemui di Kantor Walikota Cilegon, Senin (29/10/2018).

Sementara pra pilkada tahun 2019, lanjut Siwandi, seluruh kegiatan akan dibantu oleh Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Cilegon. Salah satu yang terpenting dalam kegiatan itu nantinya akan dilakukan sosialisasi dalam membangun kesadaran politik di masyarakat.

“Sampai April 2019, dari Kesbagpol akan membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu. Seperti, kegiatan sosialisasi, penertiban APK (Alat Peraga Kampanye) serta kegiatan pendukung lainnya,” sambung pria yang kerap disapa Sis ini.

Besar harapan, sambung Sis, Pemkot dapat merealisasikan usulan anggaran yang diajukan. Pemenuhan keterbutuhan tersebut, papar Siswandi, tidak lain untuk menjalankan pilkada agar dapat tentram, damai dan demokratis.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol (Kesbagpol) Cilegon, Suparman mengaku, akan membantu Bawaslu sepenuhnya menjalankan Pilkada 2020. Seluruh kegiatan yang dilakukan Bawaslu ini akan diakomodir oleh Kesbagpol melalui APBD. Sementara di 2020, sudah diajukan dalam bentuk hibah sebesar Rp13 miliar.

“Jadi segala kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu mulai sosialisasi ke ASN, penertiban APK diikutkan dulu ke Kesbagpol dalam bentuk kegiatan. Semoga aja, usulan yang kita minta bisa direalisasi oleh pemerintah,” terang Suparman. (Ully/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?