Peserta sosialiasi kegiatan sosialisasi netralitas ASN yang digelar Dinas Kesbangpol Kota Cilegon di salah satu hotel di Cilegon, Selasa (10/11/2020). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Badan Pengawas Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon kembali mengingatkan kepada Walikota Cilegon, Edi Ariadi untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait penjatuhan sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas pada Pilkada 2020.

Komisioner Bawaslu Kota Cilegon Dedi Muttaqien mengatakan, pihaknya telah merakomendasikan 8 ASN yang tidak netral dengan mendukung calon pertahana dalam penyelenggaran Pilkada 2020. Dalam ketidak netralan itu, pihaknya mendapat 4 temuan pelanggaran. Seluruh temuan dan pelanggaran, kata dia, sudah diserahkan ke KASN untuk ditindaklanjuti.

“Semua pelanggaran sudah kami (Bawaslu) rekomendasikan ke KASN. Tinggal dari KASN yang mengecek kepastian rekomendasi dari kami. Apakah benar pelanggaran ASN ini telah tidak netral. Jika hasil dari KASN dan Bawaslu dinyatakan tepat, barulah dari KASn yang merekomendasikan ASN tersebut yang menerima sanksi. Tapi yang jelas, kami ingatkan kepada ketua PPK dalam hal ini Walikota Cilegon untuk segera menindaklanjuti teguran dari KASN,” kata Dedi kepada Selatsunda.com ditemui usai kegiatan sosialisasi netralitas ASN yang digelar Dinas Kesbangpol Kota Cilegon di salah satu hotel di Cilegon, Selasa (10/11/2020).

Baca juga  Penjabat Sekda Nanang Yakin Pendistribusian Vaksin Covid-19 di Serang Aman

Ia menambahkan, bagi ASN yang melanggar netralitas tetapi belum ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi oleh PPK, dilakukan pemblokiran data administrasi kepegawaiannya.

Sementara, kepala daerah sebagai PPK diberi waktu 3 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN mengenai penjatuhan sanksi bagi ASN pelanggar netralitas tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017, kepala daerah diberi waktu paling lama 3 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN setelah menerima surat teguran Kemendagri.

Bagi kepala daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi ini akan dikenai sanksi, mulai dari sanksi moral hingga hukuman disiplin.

“Kalau kami lihat di seluruh Indonesia, kepala daerah yang tidak mengindahkan rekomendasi KASN ada 56 orang. Sementara untuk di Cilegon belum ada. Oleh karena itu, kami minta, agar kepala daerah segera menindaklanjuti keluarnya hasil rekomnendasi yang dikeluarkan oleh KASN,” ujarnya.

Baca juga  APBD Tahun 2021 Kota Serang Defisit 75 Miliar

Sementara itu, Kasubid Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon, Nur Fauziah mengungkapkan, aturan tentang ASN tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Umum Pemilu nomor 5 tahun 2020, nomor 800-2836 tahun 2020, nomor 167/Kep/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020/, nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

“Kami berharap ASN dapat bersikap netral apapun juga. Baik dalam menggunakan medsos dengan tidak memberikan tanda like, dislike, share, komentar dukungan, serta menyebarluaskan berita palsu atau hoaks,” pungkasnya. (Ully/Red)