Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi mengantar para pejabat BPK RI dan Perwakilan Banten usai menerima ekspos tentang audit dana pendidikan di ruang rapat Walikota, Jumat (5/10/2018). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 1 bulan ini akan mengaudit program tematik kinerja dan dana pendidikan milik Dinas Pendidikan (Dindik) Cilegon. Pemeriksaan tematik dimulai sejak 1 Oktober hingga 1 November mendatang. Pada audit ini, BPK akan mengaudit laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Opersional Siswa (BOS).

Kepala Sub Auditorat BPK RI Perwakilan Banten Widhi Widayat mengungkapkan, Audit BOS dan PIP ini akan menggunakan data semester 1 pada periode tahun 2015 hingga 2018. Pemeriksaan akan dilakukan dengan dua tahapan. Tahap pertama akan dilakukan dengan pemeriksaan pendahuluan sementara untuk tahap kedua dengan pemeriksaan terperinci.

“Meskipun untuk tahap pertama sudah kita melakukan pemeriksaan, tapi ada beberapa tahapan lanjutan prosedur yang harus kita periksa. Jadi, untuk hasilnya belum dapat disampaikan. Ketika hasilnya sudah ada, tentu kami akan memberikan rekomendasi kepada pihak Dindik Cilegon untuk melakukan perbaikan khususnya dalam menggelola pendanaan untuk para peserta didik,” kata Widhi kepada awak usai melakukan Ekspose ke Dindik Cilegon terkait Pendanaan Pendidikan Kota Cilegon di Ruang Rapat Walikota Cilegon,” Jumat (5/10/2018).

Dipilihnya Cilegon pada sampel audit ini, sambung Widhi, dengan mempertimbangkan klasifikasi kota berlabel strata menengah keatas jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebab, masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Widi melanjutkan, audit program ini juga pernah dilakukan di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2016 dan 2017.

“Sebenarnya sih yang menentukan sampel itu ada tim perencanaan langsung dari kantor pusat. Mereka menggunakan data statistik. Tapi intinya, pusat memilih Cilegon sebagai perwakilan Banten untuk dilakukan audit khususnya pada masalah anggaran pendidikan,” sambungnya.

Ia menjelaskan, selama 5 tahun ini, BPK melakukan audit dengan berberapa katagori. Untuk tahun pertama melakukan pemeriksaan terkait Sarpras (Sarana dan Prasarana). Tahun kedua, BPK melakukan pemeriksaan terkait tenaga pendidik, dan tahun ketiga, BPK melakukan pemeriksaan terkait peserta didik. Sedangkan untuk tahun 4 dan tahun ke 5 masih belum ditentukan.

“Jadi setelah 5 (lima) tahun dilakukan pemeriksaan oleh kami, akan terkumpul kesimpulan secara nasional. Outputnya nanti, kita akan memberikan rekomendasi untuk segera di perbaiki,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi mengaku, terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki oleh Dindik sebagaimana yang disampaikan BPK RI. Salah satunya, adanya anggaran yang belum terserap karena masih mengendap di bank.

“Tadi ibu kepala BPK RI memberikan masukan untuk kita (Dindik Cilegon,red) kenapa anggaran yang sudah ditransfer belum dicairkan? Tapi justru menggendap di bank? Sebenarnya itu enggak boleh dilakukan. Kalau sudah di transfer harus segera di pakai,” ucap Edi.

Senada dengan Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi, Kepala Dindik Cilegon, Muhtar Gojali mengaku, sejauh ini penggunaan anggaran dana bos tidak mengalami masalah. Namun, masalah yang muncul justru pada PIP yang mana anggarannya tidak terpakai.

“Sebenarnya kan PIP itu programnya dari pusat yang memang link dan datanya dari Kementrian Sosial (Kemensos RI). Kami (Dindik) tidak diberi ruang untuk mengusulkan anggaran itu ke Kemensos. Dan kendala lain, masyarakat Cilegon menganggap sudah mampu dan tidak membutuhkan dana PIP itu. Jadi, otomatis ada anggaran yang mengendap di bank,” pungkasnya. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here