Buruh dari berbagai serikat di Kota Cilegon menggeruduk Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon mempersoalkan penetapan besaran UMSK 2019, Kamis (6/12/2018). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CIEGON, SSC – Ratusan buruh dari berbagai serikat di Kota Cilegon menggeruduk Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, Kamis (6/12/2018). Kedatangan buruh ini  mempersoalkan penetapan besaran UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota) tahun 2019 yang hingga saat ini belum menemukan titik temu dengan pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Cilegon.

Pantauan Selatsunda.com di lokasi, aksi demonstrasi buruh mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. Aksi sempat tegang lantaran ketidakhadiran pihak Apindo.

Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP) Kota Cilegon, Rudi Sahrudin mengaku sangat kecewa dengan ketidakhadiran Ketua Apindo, Tommy Rahmatullah dalam pembahasan besaran UMSK 2019 ini. Apindo, kata Rudi, hanya mengutus anggotanya setelah buruh menunggu lama di Disnaker padahal pembahasan ini dianggap sakral demi kesejahteraan para buruh.

“Coba sekarang lihat mana ketua Apindonya? Semestinya, ketua harus hadir di sini, untuk sama-sama membahas besaran UMSK. Tapi, yang hadir hanya perwakilan pihak Apindo. Mau berapa lama lagi? Sedangkan tanggal 10 Desember, rekomendasi besaran UMSK harus sudah diserahkan ke Gubernur Banten,” kata Rudi kepada Selatsunda.com, Kamis (6/12/2018).

Ia menilai, pihak Apindo terkesan memperlambat penentuan besaran UMSK yang diinginkan oleh para buruh. Karena menurutnya, dari rapat yang sebelumnya sempat digelar beberapa kali, Apindo maupun Dewan Pengupahan Kota (Depeko) justru tidak merespon secara jelas kemauan  para buruh.

“Kalau dibilang memperlambat memang mereka memperlambat. Mau butuh waktu berapa lama lagi? Pada Selasa ( 4/12/2018) digelar rapat di Disnaker dari pihak Apindo tidak hadir. Bahkan rekomendasi dari buruh pun itu juga tidak direspon bagus dari pihak Depeko. Sekarang sudah hadi Kamis, Jumat terus Sabtu. Kapan lagi rekomendasi diserahkan ke Gubernur Banten? Oleh karena itu, kedatangan kami ini meminta hari ini selesai. Saya juga izinkan jika teman-teman buruh mau menginap di sini (Kantor Disnaker,red) Silahkan aja,” ungkapnya.

Dipaparkan Rudi, usulan besaran UMSK 2019 yang diajukan buruh mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Untuk kelompok 1  sebesar 20 persen, kelompok II 15 persen dan kelompok III sebesar 10 persen. Sedangkan pada 2018 lalu, kelompok I sebesar 9 persen, kelompok II 7 persen dan kelompok III sebesar 5 persen.

“Jadi di 2019 kita usulkan terjadi kenaikan UMSK tergantung pada kelompok kerja itu sendiri. Selain merekomendasi besaran UMSK, kita pun meminta ada beberapa sektor yang dimasukan di berbagai kelompok. Seperti, sektor ritel, sektor niaga dan sektor perdagangan,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Kadis Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon,  Buckhori mengatakan, baik buruh dan Apindo belum menemui kata kesepakatan terkait besaran UMSK. Ia berharap, penetapan dapat diputuskan Jumat besok.

“Tadi belum ada kata kesempatan. Besok, Jumat (7/12/2018) baru akan disepakati negosiasi besaran UMSK 2019 di Kantor Disnaker Kota Cilegon,” ucapnya.

Buckhori mengaku, negosiasi besaran UMSK 2019 terdiri dari Asosiasi Sektor IISIA /besi-baja, Asosiasi Sektor INAPLAS/Kimia dari Apindo dan Serikat Pekarja/Buruh. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here