Anggota menghadiri Rapat Paripurna DPRD Cilegon, Rabu (1/7/2020) siang tadi. Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Pemkot Cilegon bersama dengan DPRD Kota Cilegon mulai membahas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Uji KIR) berbasis digital. Uji KIR ini secara digital ini bertujuan untuk mengintegrasi data dengan sistem online uji kir pemerintah pusat, serta menghindari maraknya calo nakal yang berkeliaran dengan memalsukan buku uji kir.

Hal ini disampaikan Walikota Cilegon Edi Ariadi dalam Rapat Paripurna DPRD Cilegon yang digelar di Gedung DPRD Cilegon, Rabu (1/7/2020) siang tadi.

“Iyah sudah pake digital. Digital KIR ini sebagai upaya pencegahan terjadinya pungli (pungutan liar) di Cilegon,” kata Edi kepada awak media usai rapat paripurna.

Menurut orang nomor satu di Cilegon, potensi cukup besar apabila digitalisasi pengujian SIM ini tidak dilakuan dengan baik.

Baca juga  Selama Corona, Satpol PP Cilegon Angkut 1.800 Miras Berbagai Merek

“Untuk potensi pendapatan dari KIR sih saya gak tahu jelas berapa? Yang jelas, kita Ikuti aturan aja dengan mengubah sistem pengujian digitalisasi pada pengujian KIR. Apalagi, banyak kebocoran yang terjadi di Cilegon dengan tidak adanya sistem digital KIR ini. Terlebih lagi, banyak calo-calo yang berkeliaran apabila sistem ini tidak dilakukan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Cilegon Endang Effendi menjelaskan, raperda tentang Perubahan Perda 2 tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor bagian dari upaya meningkatkan pelayanan uji kendaraan bermotor.

“Dalam hal ini, kami (DPRD Cilegon) ingin meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pengujian kendaraan bermotor,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon Uteng Dedi Apendi menjelaskan, untuk penghasilan yang bersumber dari pengujian retribusi kendaraan bermotor secara manual mencapai Rp 410 juta. Ia berharap, dengan digitalisasi pengujian digitalisasi KIR ini mampu meningkatkan PAD.

Baca juga  Selama Corona, Satpol PP Cilegon Angkut 1.800 Miras Berbagai Merek

“Sistem regulasi saja yang harus diperbarui. Mudah-mudahan setelah perdanya diperbarui, pada 2021 mendatang bisa dilakukan pemberlakuan uji kir secera digital untuk pendaftarannya dan pembayaran retribusinya. Kalau kendaraanya harus tetap ke Kantor Dishub Cilegon karena kan diuji,” tungkasnya. (Ully/Red)