CILEGON, SSC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon mengusulkan agar Walikota Cilegon, Edi Ariadi merombak total seluruh pegawai yang telah lama duduk di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Cielgon. Utamanya, ASN yang ada dideretan Tim Kelompok Kerja (Pokja) BPBPJ.
Perombakan ini pun diusulkan karena OPD ini dinilai sebaga salah satu badan yang menyebabkan munculnya Sisa Lebih Anggaran (Silpa) atas sejumlah proyek yang mengalami gagal lelang.
“Dalam hal ini, kami (Pansus,red) mengusulkan agar SDM di BPBJ harus bedol desa (sapu bersih). Jangan lagi menggunakan tim pokja lama. Pemkot sendiri harus menyiapkan SDM yang lebih mempuni dan bersih dari KKN sehingga tidak selalu merugikan Pemkot Cilegon ketika dilakukan lelang,” kata Wakil Ketua Pansus Perangkat Daerah, Rahmatulloh kepada Selatsunda.com, Rabu (29/5/2019).
Perombakan ini, sambung politisi Partai Demokrat harus secepatnya dilaksanakan. Pihaknya sebagai legislatif tidak mau ada lagi timbul silpa disetiap tahun anggaran.
“Walikota harus cepat melakukan perombakan SDM-nya secara total. Karena, ketika terjadi gagal lelang, maka Barjas akan menyumbangkan silpa yang besar. Semestinya, silpa itu bisa untuk membayar proyek yang belum selesai pada waktu yang sudah ditetapkan. Tapi, dari OPD ini dibuat seakan-akan selesai dikerjakan,” sambung Rahmatulloh.
Menurutnya, perombakan SDM di BPBJ tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan penghapusan badan lelang barang dan jasa. Maka dari itu, pihaknya meminta agar kepala daerah dapat mempertimbangkannya agar penempatan pegawai baru bisa membawa perubahan.
“Kami berharap, Pemkot harus segera melakukan bedol desa/merombak SDM yang ada serta menempatkan orang-orang yang berdedikasi tinggi dengan Job Discription (uraian tugas),” ucapnya. (Ully/Red)
