Warga melintas di depan dua truk Tangki pengangkut BBM di Polres Cilegon, Jumat (28/9/2018). Diduga 2 dari 3 truk yang diamankan ini tidak berizin lengkap. Foto Ist

CILEGON, SSC – Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Cilegon mengamankan tiga truk mobil tangki yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.  Ketiga mobil ini diamankan karena diduga menyelundupkan BBM tanpa mengantongi izin lengkap.

Informasi yang dihimpun selatsunda.com, ketiga truk itu ditangkap di Jalan Bojonegara, Cilegon, belum lama ini berdasarkan informasi masyarakat. Pasca ditangkap, Dua truk tangki bernomor plat B 9028 WFU ,B 9032 WFU langsung dibawa ke  Polres sementara satu truk lainnya diamankan di lapangan sumampir. Ketiga truk ini diketahui milik perusahaan pengangkut bernama PT PPS. Sekitar 6 sampai 7 saksi baik sopir, kondektur dna saksi yang ada di lokasi telah dimintai keterangan.

“Kurang lebih ada 6 sampai 7 saksi yang sudah kita minta keterangan. Sopir kenek dan saksi yang ada di lokasi,” ujar Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Dadi Perdana Putra dikonfirmasi di kantornya, Jumat (28/9/2018).

Dari hasil penyelidikan awal, lanjut Kasat, pengangkutan BBM itu melibatkan tiga perusahaan baik PT PPS, PT OCN dan PT ISN. Dijelaskannya, PT PPS merupakan perusahaan pengangkut BBM dan PT OCN selaku pemilik izin niaga. Sementara PT ISN merupakan pemilik barang BBM.

Dalam penelusuran, pihaknya menduga BBM yang diangkut itu akan dijual secara ilegal. Karena dari hasil pemeriksaan awal, pihak PT PPS tidak dapat membuktikan dokumen permintaan pembelian (Purchase Order).

“Untuk masalah beli, (dokumen) dia (PT PPS) ada, dengan PT INS. Tapi dia menjual tanpa izin. Karena yang punya (izin) niaga itu PT OCN. Artinya, dia tidak punya perizinan. Dia (PT PPS) ini beli ke ISN dengan dokumen OCN dengan izin perniagaannya,” tandasnya.

Sementara, Kanit 4 Satreskrim, Iptu Haerul Anam menambahkan, pihaknya akan  memanggil ketiga Direktur perusahaan untuk mendalami penyelidikan.

Diketahui, dugaan penjualan BBM tersebut melanggar Undang-undang Nomor 2 tahun 2001 pasal 53 tentang migas. Setiap pengangkutan BBM harus berdokumen lengkap diantaranya perlu melampirkan dokumen pemesanan pembelian. Bagi terduga yang melanggar terancam 3 tahun penjara dengan denda maksimal Rp 3 miliar.

“Dari penyelidikan kami, kami masih menunggu RDW selaku direktur PPS. Saat ini barang di truk, kita sita. Kita masih kejar dokumen PO (Purchase Order). Barang ini akan dibawa kemana, itu yang kita kejar. Disitulah perkara niaganya,” paparnya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here