Ilustrasi (sumber foto net)

CILEGON, SSC – Upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon untuk memanggil sejumlah pejabat dalam kaitan pengumpulan data dan keterangan (pulbaket) soal Penerimaan royalti PT Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon, belum terpenuhi. Diketahui, Direktur PT PDAM-CM, Encep Nurdin yang sebelumnya telah dilayangkan surat oleh supremasi hukum di Kota Cilegon ini, mangkir memenuhi panggilan.

Hal ini disampaikan Kasintel Kejari Cilegon, David Nababan ketika di konfirmasi, Kamis (13/9/2018).  David menjelaskan, sedianya Direktur PT PDAM-CM memenuhi panggilan hari ini namun yang bersangkutan tidak hadir karena tengah mengikuti Rapat Pembahasan APBD-P 2018 di Jakarta.

“Dia (Direktur PDAM-CM) kemarin konfirmasi, kalau ada rapat anggaran di Jakarta dengan seluruh SKPD dan BUMD,” ujarnya.

David menjelaskan, pemanggilan terhadap pimpinan salah satu BUMD Kota Cilegon ini  akan di jadwalkan kembali. Kejari akan melayangkan surat pemanggilan kedua.

“Jadi minta tunda dulu. Nanti kita akan kirim surat pemanggilan ulang kembali. Soalnya,  katanya ada rapat. Tidak bisa di tinggalkan atau di wakili terkait anggaran tahun depan,” paparnya.

Selain PDAM-CM selaku penerima Royalti,  kata David, Kejari juga telah melayangkan surat pemanggilan kepada pimpinan PT KTI.  Namun sampai saat ini, surat tersebut belum ada tanggapan.

“(pemanggilan) sama juga ke KTI. Kami mengirimkan surat ke Direkturnya, tapi gak tahu siapa yang akan diutus, soalnya tidak ada konfirmasi sampai saat ini,” terangnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon akan memanggil sejumlah pejabat terkait dengan Penerimaan  Royalti PT Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri (PDAM-CM) yang diterima dari PT Krakatau Tirta Industri (PT KTI). Pemanggilan dilakukan untuk memenuhi pengumpulan data dan keterangan (pulbaket) penerimaan royalti yang diduga tidak sesuai prosedur.

Selain aliran penerimaan, informasi terkait perikatan yang dituangkan kedua pihak dalam perjanjian juga perlu diklarifikasi. Penelusuran itu turut menyangkut pencatatan aliran penerimaan sehubungan dengan keterkaitan antara perjanjian dengan mekanisme regulasi yang ada pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan dan Royalti Pihak Ketiga Kepada Daerah. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here