Ketua KPU Cilegon, Irfan Alfi ketika di wawancara media (Foto Dok)

CILEGON, SSC – Larangan kepada para mantan eks narapindana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai legislatif, dibatalkan setelah adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan gugatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, Irfan Alfi yang menanggapi ini mengatakan, pihaknya belum dapat mengambil langkah-langkah lebih lanjut karena masih menunggu arahan kebijakan dari KPU RI terkait dengan keputusan tersebut.

“Jadi langkah yang akan di tempuh KPU Cilegon pasca keputusan MA itu, kita sebagai lembaga hirarkis, operator regulasi, memang masih menunggu dari KPU RI. Sebagai dasar KPU kabupaten dan kota untuk melakukan tindak lanjut atad putusan MA tersebut,” ungkap Irfan dihubungi, Minggu (16/9/2018).

Hingga saat ini, lanjut Irfan, pihaknya masih menunggu arahan Pusat. Ia memperkirakan, KPU RI akan merilis surat edaran ke KPU Kota dan Kabupaten sebagai bentuk respon atas putusan dibolehkannya eks narapidana korupsi nyaleg.

“Biasanya, KPU RI merilis surat edaran terkait dengan pelaksanaan kpu kabupatan kota dalam menindaklanjuti putusan tersebut. Kita masih menunggu itu sampai saat ini,” paparnya.

Sebagai penyelenggara pemilu, sambungnya, KPU Cilegon tetap menghormati dan mentaati putusan hukum itu. Begitu juga hal yang sama dilakukan pada putusan sidang Ajudikasi Bawaslu Cilegon pada 3 September lalu dimana dua eks napi korupsi yaitu Jhoni Husband dari Partai Demokrat dan Bahri Syamsu Arief dari PAN, diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pileg 2019 Cilegon.

“Kalau putusan (Sidang Ajudikasi Bawaslu), keduanya sudah lolos. Tetapi seperti apa selanjutnya, kita belum eksekusi secara teknis. Kita harapkan, 1 sampai 2 hari ini seperti apa arahannya KPU RI, kita tunggu,” paparnya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here