CILEGON, SSC – Rencana pemerintah pusat untuk melaksanakan pengintegrasian Penerbitan Izin Komersial atau Operasional berbasis Online Single Submmision (OSS) tampaknya belum sepenuhnya dapat diterima oleh daerah. Salah satunya, Pemerintah Kota Cilegon belum dapat menjalankan aplikasi sistem yang terintegtasi antara pusat dan daerah ini karena perlu terlebih dahulu memiliki NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) yang mendasari pedoman kerja sistem.

Hal ini diungkapkan Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon, Dana Sujaksani setelah mengikuti Pelatihan Teknis OSS dari Kemenkominfo yang di fasilitasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama dua hari di Pemerintahan Provinsi Banten.

Lebih jauh Dana menjelaskan, awalnya penerapan OSS yang berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 ini sudah musti dijalankan daerah sejak bulan juni lalu. Namun pada penerapannya, lanjutnya, masih belum berjalan secara sempurna. Pedoman NSPK dari masing-masing Kementerian atau Lembaga yang berwenang mengeluarkan Izin, kata Dana, sangatlah diperlukan untuk dijadikan acuan bagi daerah.

“Seharusnya juni 2018, (penerapan OSS) begitu PP keluar. Tapi kan tidak siap sarpras (sarana dan prasarana) di semua daerah. Selain itu, (OSS) ini perlu NSPK. Norma standar ketentuan itu harus dibuat oleh Kementerian atau Lembaga, Itu harus ada dahulu. Misalnya izin di kesehatan, harus ada NSPK ini. Misalnya juga soal izin LH, Kemen LH harus mengeluarkan itu. Baru kemudian masing-masing daerah dapat menindaklanjutinya. Kalau belum membuat NSPK, bagiamana kita (daerah) mau jalan,” ujarnya ditemui di Pemkot Cilegon, Kamis (11/10/2018).

Penerapan OSS baik program Mantra dan siCantik milik Kemenkominfo itu akan berjalan baik, kata Dana, bila sistem jaringan antara pusat dan daerah telah saling terintegrasi. Dengan fasilitas jaringan yang memadai diyakini integrasi perizinan antara pusat dan daerah dapat berjalan tanpa kendala.

“Awal masalah itu kan ketika OSS itu harus berlaku bulan juni, idealnya kan berjalan di daerah. Itu malah banyak masalah termasuk jaringan ini, belum terintegtasi antara pusat dan daerah,” paparnya.

Sejauh ini, lanjutnya, upaya pusat untuk mengintegrasikan seluruh perizinan dengan daerah memiliki tujuan yang baik agar dapat mempermudah pelayanan perizinan dan mudah diawasi. Sistem perizinan tidak lagi di proses manual namun dapat dilakukan dengan online yang mana sistem yang digunakan antara pusat dan daerah, saling terintegerasi.

“Sekarang ini, izin dulu keluar, persyaratan menyusul. Jadi setiap investasi yang masuk, pertama itu di pusat dan dapat NIB (Nomor Induk Berusaha). Setelah itu kemudian di (proses) daerah. Dia (pemohon) harus berkomitmen melengkapi persyaratan. Kalau misalnya persyaratan tidak terpenuhi, masih ada tenggang waktu (melengkapi persyaratan). Sekian waktu lah, harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi di daerah, kita lapor lagi ke OSS, ke pusat lagi,” tandasnya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here