Patok Lahan Warnasari milik Pemkot Cilegon di Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Cilegon. (Foto dok)

CILEGON, SSC – Rencana pemecahan atau splitshing sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Warnasari yang sebelumnya cukup terkendala karena perbedaan penafsiran antara Undang-undang Pokok Agraria dengan Undang-undang Pelayaran, kini mulai menemui titik temu. Sebagai Pemegang saham PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT PCM) yang akan membangun Pelabuhan Warnasari, Pemerintah Kota Cilegon akan mengajukan permohonan pemecahan sertifikat HPL Warnasari seluas 10 dari 45 hektar yang ada.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Sari Suryati setelah membahas itu dengan sejumlah pihak, baik PCM, Kanwil BPN Banten, BPN Cilegon dan KSOP Banten.

“Yang akan dikonsesikan itu 10 hektar antara pemerintah daerah lewat PCM dengan KSOP. Di dalam UU Pelayaran, mengatakan bahwa itu harus atas nama HPL KSOP. Ibu sudah ke Kanwil BPN, ke BPN Cilegon dan KSOP Banten. Langkah-langkah yang diambil sudah bisa dibayangkan,” ungkapnya, Jumat (12/10/2018).

Lebih jauh Sari menjelaskan, pemecahan itu menjadi syarat untuk memenuhi perjanjian konsesi antara PT PCM selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan KSOP Banten selaku penyelenggara pelabuhan mewakili pemerintah pusat yang menguasakan HPL.

“Jadi nanti pemerintah daerah memohon kepada BPN pusat, secure BPN (Cilegon) disini, untuk melepaskan sebagian (lahan warnasari), dijadikan HPL KSOP. Itu nanti persyaratannya ada perjanjiannya antara KSOP dengan PCM. Itu yang dijadikan dasar oleh kita,” paparnya.

Namun sebelum menempuh pemecahan sertifikat, kata Sari, lahan warnasari seluas 10 hektar yang akan dikerjasamakan pembangunannya antara PCM dengan PT Bosowa Bandar Indonesia (PT BBI) itu harus dilakukan pengukuran.

“Ini yang sedang diukur. Kita minta titik – titik batas 10 hektar itu, batasnya dimana saja. Sekarang lagi diukur,” terangnya.

Hal itu, lanjutnya, untuk memastikan legalitas batas lahan yang akan dikerjasamakan. Setelah pengukuran selesai, Pemkot akan mengajukan pemecahan sertifikat HPL ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui BPN Cilegon.

“Apakah (pengukuran) itu (batas lahan) ada di HGB Samang Raya, atau HGB Warnasari atau HGB-nya di dua HGB. Ini yang sedang kita tunggu. Kan itu nanti pemegang saham yang akan mengajukan HPL-nya,” terangnya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here