Suasana Produksi Baja di Pabrik PT Krakatau Steel, Kota Cilegon (Foto Dokumentasi)

JAKARTA, SSC – Executive Director Asosiasi Industri Besi dan Baja Nasional/The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), Yerry Idroes mengungkapkan, jumlah produk besi dan baja impor masih terus mengalami peningkatan.

Data yang diterima IISIA dari The South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) pada tahun 2018, jumlah importasi baja di Indonesia mencapai 7,6 juta ton. Bahkan komoditas besi dan baja tercatat sebagai komoditi impor terbesar ke-3, yaitu sebesar 6,45% dari total importasi dengan nilai 10,25 Milyar USD (Badan Pusat Statistik, 2018).

Kenaikan Importasi baja dari tahun 2018 hingga kuartal 1 2019, dinilai pihaknya masih cukup tinggi. Kenaikan ini tidak hanya terjadi pada produk baja hulu seperti Hot Rolled Coil/Plate, Cold Rolled Coil dan Wire Rod namun juga terjadi pada produk baja hilir seperti halnya Coated Sheet (produk baja lapis) yang mana volume impornya sangat tinggi dan kondisinya cukup mengkhawatirkan.

“Data dari Badan Pusat Statistik, pada Januari—Maret 2019, jumlah impor besi dan baja meningkat 14,75% secara year on year menjadi 2,76 Milyar USD. Kenaikan impor produk tersebut menjadi yang terbesar keempat”, ungkap Yerry lewat rilis yang diterima selatsunda.com, Rabu (10/7/2019).

Faktor yang melatarbelakangi importasi baja pada kuartal 1 2019 meningkat, kata Yerry, karena masih terdapatnya kuota importasi untuk kategori baja karbon maupun baja paduan lainnya dari Surat Persetujuan Impor (SPI) yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 110 Tahun 2018 pada 20 Januari 2019 lalu tentang ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk turunannya.

Dijelaskan dia, kuantitas impor baja itu masuk ke Indonesia melalui praktek circumvention (pengalihan pos tarif) dimana peningkatannya menunjukkan jumlah yang signifikan. Diketahui, praktek circumvention yakni praktek pengalihan kode HS dari baja karbon ke baja paduan dengan cara menambah sedikit unsur paduan seperti boron atau chromium ke dalam baja sehingga produk baja tersebut dapat dikategorikan sebagai baja paduan.

“Pada tahun 2018 untuk jumlah importasi baja paduan lainnya/alloy steel mencapai 2,9 juta ton (SEAISI, 2018). Hal tersebut telah membuat industri baja nasional semakin terhimpit dan merugi karena produk impor baja paduan lainnya ikut mengisi pangsa pasar baja karbon yang seharusnya dapat diisi oleh produk dalam negeri,” papar dia.

Dijelaskannya dari data SEAISI untuk jumlah importasi baja paduan lainnya dari Januari—Maret 2019 terutama jumlah impor baja dari China pada kategori produk baja paduan Hot Rolled Coil mengalami peningkatan 83% secara year on year atau sebesar 147 ribu ton. Begitupun dengan jumlah impor produk baja paduan Cold Rolled Coil juga meningkat secara tajam hingga 302% secara year on year atau sebesar 53 ribu ton.

Dengan pengalihan pos tarif dari baja karbon menjadi baja paduan pada importasi produk-produk baja, prinsipnya telah mengganggu penjualan produsen dalam negeri karena produk-produk baja paduan tersebut digunakan oleh pengguna baja karbon.

Praktek pengalihan pos tarif ini telah menyebabkan pangsa pasar produsen dalam negeri semakin menyusut yang diambil alih oleh produk baja paduan impor. Selain merugikan produsen baja nasional, penyalahgunaan kategori baja paduan tersebut juga merugikan negara, karena importir tidak membayar bea masuk (MFN/BMTP/BMAD) ataupun membayar bea masuk tetapi lebih rendah dari yang seharusnya.

Seharusnya, tutur Yerry, pengendalian importasi besi dan baja menjadi tanggung jawab seluruh pihak termasuk pemerintah, asosiasi maupun produsen nasional. Seluruh pihak harus berkomitmen dan berperan aktif dalam upaya mengendalikan importasi besi dan baja yang telah menjadi salah satu faktor defisitnya neraca perdagangan RI.

“IISIA bersama produsen baja nasional telah menyampaikan permohonan terkait dengan informasi/data Pertimbangan Teknis dan SPI atas baja paduan yang telah dirilis setelah berlakunya Permendag No. 110/2018 sebagai bahan analisa dan evaluasi bersama terkait dampak negatif dari jumlah kuota impor baja. Kami berharap pemerintah dapat merespon segera pengajuan kami, dimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” sambung Yerry.

Menurutnya, Industri baja merupakan induk industri (mother of industry) yang memberikan efek ganda bagi sektor-sektor industri lainnya baik industri hulunya maupun industri hilir. Dengan tingginya jumlah importasi produk baja dan mensubstitusi produk baja domestik, akan menyebabkan rendahnya utilisasi industri nasional dan melemahkan daya saing industri domestik serta mengancam kekuatan pertahanan suatu negara, mengingat baja merupakan bahan baku utama untuk produksi peralatan pertahanan dan keamanan, sehingga keberlangsungannya merupakan kepentingan nasional.

Lebih lanjut dijelaskannya, industri baja yang ada disetiap negara merupakan tulang punggung perekonomian bangsanya. Jika suatu negara memiliki kebijakan yang sangat mendukung industri baja domestiknya, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut pun akan meningkat dengan baik.

“Dampak yang akan terjadi jika industri baja nasional mengalami kebangkrutan akan menyebabkan multiplier effect bagi seluruh industri di Indonesia. Diantaranya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, mempercepat deindustrialisasi, membesarnya defisit neraca perdagangan, menurunnya penerimaan pajak dan menurunnya minat investasi di sektor industri baja,” pungkasnya. (Ronald/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?